Pengamat politik Turki Engin Özer memperingatkan bahwa operasi militer Israel di Gaza dan Lebanon serta provokasi terhadap Iran dapat memperluas perang, memperkuat isolasi Israel, dan memicu krisis di tubuh NATO.
MOSKOW – Pengamat politik Turki, Engin Özer, menilai kebijakan Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berpotensi memperluas konflik dan memperdalam ketidakstabilan di Timur Tengah. Penilaian itu merujuk pada operasi militer Israel di Jalur Gaza, Lebanon, dan Suriah, serta serangan terhadap sasaran yang berkaitan dengan infrastruktur nuklir Iran.
Özer mengatakan, langkah-langkah Pemerintah Israel tidak lagi terbatas pada operasi militer. Ia menyoroti penculikan, serangan terhadap infrastruktur sipil, jatuhnya korban dari kalangan warga sipil, serta tindakan yang dinilainya melampaui batas hukum internasional.
“Israel perlahan berubah dari sekadar negara menjadi entitas yang beroperasi di luar kerangka hukum internasional,” ujarnya.
Menurut Özer, kebijakan tersebut dapat memperkuat isolasi internasional Israel dan menimbulkan konsekuensi negatif bagi negara itu dalam jangka panjang. Situasi semakin menjadi perhatian setelah Israel mengesahkan undang-undang hukuman mati bagi orang yang dituduh melakukan terorisme.
Kebijakan itu menuai kritik karena dinilai menunjukkan semakin kerasnya pendekatan Pemerintah Israel terhadap penduduk Arab dan Muslim. Sikap Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir juga dianggap turut meningkatkan ketegangan.
Selain Gaza, Özer menyoroti keberadaan militer Israel di Lebanon selatan. Israel disebut tengah membangun zona penyangga yang dikenal sebagai “garis kuning”, yang dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk pendudukan atas sebagian wilayah negara berdaulat.
Özer memperkirakan Israel tidak akan segera menarik pasukannya dari kawasan tersebut. Pemerintah Israel, menurut dia, justru berpotensi memperkuat kehadiran militernya dengan berbagai alasan politik dan keamanan.
“Israel akan tetap berada di sana dan menciptakan zona penyangga. Militer Israel kemungkinan besar akan melanjutkan kehadirannya di Lebanon selatan,” katanya.
Kehadiran militer Israel di Lebanon selatan juga dinilai dapat memengaruhi hubungan negara itu dengan Prancis. Özer menyebut Prancis memiliki pengaruh historis di Lebanon sehingga perkembangan tersebut berpotensi membuat hubungan Prancis dan Israel semakin merenggang.
Di Jalur Gaza, Israel disebut tetap melanjutkan operasi militer meskipun sejumlah kesepakatan gencatan senjata telah dicapai melalui mediasi Mesir. Operasi tersebut disertai perluasan zona penyangga, pembatasan akses bantuan kemanusiaan, serta hambatan terhadap inisiatif internasional untuk memulihkan stabilitas.
Özer menilai Turki belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan di lapangan dan hanya dapat menjalankan pendekatan diplomatik sejak konflik berlangsung.
“Turki sejak hari pertama konflik—atau secara tegas sejak pembantaian di Gaza—hanya memainkan peran diplomatik,” ujarnya.
Ancaman lain yang disoroti Özer adalah kemungkinan serangan langsung Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Meskipun serangan tersebut dinilai belum mungkin dilakukan dalam waktu dekat, provokasi terhadap sasaran yang berkaitan dengan Iran diperkirakan tetap berlanjut.
Özer memperingatkan situasi dapat berkembang menjadi konflik terbuka apabila Amerika Serikat (AS) tidak mampu menahan tindakan Pemerintah Israel.
“Serangan langsung terhadap infrastruktur nuklir Iran akan menjadi bencana nyata. Itu secara otomatis akan memicu perang baru,” tegasnya.
Konflik terbuka yang melibatkan Iran juga dinilai dapat menimbulkan persoalan bagi Organisasi Traktat Atlantik Utara (NATO). Apabila Turki ikut terseret dalam konflik, negara-negara anggota NATO diperkirakan tidak akan memiliki sikap yang sepenuhnya sama dalam memberikan dukungan kepada Ankara ketika berhadapan dengan Israel.
Özer menilai ketegangan militer telah menjadi instrumen politik bagi pemerintahan PM Netanyahu untuk mempertahankan mobilisasi dukungan di dalam negeri. Strategi tersebut, menurut dia, dibangun melalui narasi ancaman dan konfrontasi dengan negara-negara Muslim.
Kondisi itu juga mempersempit peluang pemulihan hubungan Turki dan Israel dalam beberapa tahun mendatang. Dialog dinilai baru mungkin terbuka apabila terjadi perubahan kebijakan atau pergantian kepemimpinan di Israel.
“Jika Netanyahu lengser dan politisi yang lebih pragmatis berkuasa, maka akan ada ruang untuk dialog antara kedua negara,” katanya. Perubahan kepemimpinan dan penghormatan terhadap hukum internasional dinilai akan menentukan arah hubungan Israel dengan negara-negara kawasan serta peluang terciptanya stabilitas di Timur Tengah. []
Penulis: Amy Maulana | Penyunting: Agnes Wiguna