JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengakui upaya memberantas tambang ilegal dan penyelundupan hasil tambang di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Meski pemerintah telah menutup ratusan tambang tanpa izin serta mengerahkan aparat keamanan dan instansi terkait, praktik penyelundupan sumber daya alam disebut masih terus berlangsung.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Jawa Timur (Jatim), Selasa (23/06/2026).
Menurut Prabowo, pemerintah menemukan sejumlah aktivitas pertambangan ilegal yang telah beroperasi bertahun-tahun tanpa mengantongi izin resmi. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya celah dalam pengawasan sektor pertambangan nasional.
“Kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin. Tambang-tambang tanpa izin, jadi dianggap seolah-olah nggak ada negara,” ucap Prabowo.
Ia mengungkapkan terdapat tambang ilegal yang beroperasi hingga delapan tahun tanpa izin, bahkan tetap menjalankan aktivitas eksploitasi sumber daya bernilai tinggi.
“Ada satu tambang yang sudah dijalankan 8 tahun tanpa izin. Tenang saja dia. Dan ada tambang-tambang yang tiap bulan keluar ratusan miliar rupiah. Tiap bulan, emas, perak, logam-logam yang sangat mahal,” sambungnya.
Selain aktivitas tambang ilegal, pemerintah juga masih menghadapi persoalan penyelundupan hasil tambang ke luar negeri. Prabowo mengatakan berbagai langkah telah ditempuh untuk menghentikan praktik tersebut, termasuk melibatkan aparat keamanan dan pengawasan di pintu keluar masuk negara.
“Sampai hari ini penyelundupan masih berjalan. Sudah kita kerahkan angkatan laut. Sudah kita kerahkan bea cukai. Sudah kita kerahkan ribuan prajurit, masih saja,” jelas dia.
Prabowo menilai keberhasilan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran di sektor sumber daya alam sangat bergantung pada integritas aparatur pemerintahan. Karena itu, ia menekankan pentingnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
“Jadi memang usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar. Negara kita luas. Dan negara kita sangat-sangat kaya. Karena itu kuncinya adalah pemerintah harus bersih. Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” ucap Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa upaya pembenahan sektor pertambangan dan pemberantasan praktik ilegal akan terus dilakukan meski menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
“Ini tidak ringan. Ini tidak ringan. Saya mengerti ini tidak ringan. Tapi apa boleh buat, apapun harus kita kerjakan, untuk supaya negara kita selamat,” pungkasnya.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan peserta Munas dan Konbes NU, sebagaimana dilansir Viva, Selasa (23/06/2026), sekaligus menjadi penegasan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan sumber daya alam dan menekan kebocoran penerimaan negara akibat aktivitas pertambangan ilegal. []
Redaksi05