WASHINGTON – Upaya mencapai kesepakatan damai permanen antara Amerika Serikat (AS) dan Iran masih menghadapi sejumlah hambatan menjelang tenggat kurang dari 60 hari yang ditargetkan untuk mengakhiri konflik sekaligus menyelesaikan sengketa program nuklir Teheran. Perbedaan sikap terkait jadwal perundingan lanjutan hingga sejumlah isu strategis membuat proses diplomasi belum menunjukkan titik terang.
Salah satu perbedaan mencolok muncul terkait agenda perundingan berikutnya. Pemerintah AS menyatakan pembicaraan dengan Iran akan segera berlangsung di Doha, Qatar. Sebaliknya, pemerintah Iran menegaskan belum ada agenda negosiasi dengan AS dalam waktu dekat. Kondisi tersebut mencerminkan masih belum selarasnya pandangan kedua negara mengenai tahapan implementasi kesepakatan sementara yang telah dicapai sebelumnya.
Presiden AS Donald Trump mengatakan Iran telah mengajukan permintaan untuk menggelar pertemuan baru.
“Iran telah meminta pertemuan. Pertemuan itu akan berlangsung besok di Doha!”
Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, membantah pernyataan tersebut.
“Tidak ada pertemuan perundingan dengan pihak Amerika Serikat di tingkat apa pun yang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari mendatang.”
Di tengah perbedaan tersebut, kedua negara tetap menargetkan tercapainya kesepakatan damai permanen sekitar pertengahan Agustus 2026. Perjanjian itu diharapkan tidak hanya mengakhiri konflik, tetapi juga menjadi solusi atas sengketa program nuklir Iran yang selama ini menjadi sumber utama ketegangan, sebagaimana diwartakan Cnbc Indonesia, Selasa (30/06/2026).
Sebelum perundingan tingkat tinggi berlangsung, pembicaraan teknis diperkirakan lebih dahulu digelar. Pakistan bersama Qatar disebut berperan sebagai mediator dalam proses diplomasi tersebut. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan utusan khusus AS Steve Witkoff bersama Jared Kushner sedang menuju Qatar untuk bertemu delegasi Iran. Di sisi lain, pemerintah Iran mengakui akan mengirim tim ahli ke Qatar pada pekan ini, tetapi menegaskan tidak terdapat agenda pertemuan dengan pejabat AS.
Selain persoalan jadwal negosiasi, berbagai isu substansial masih menjadi penghambat tercapainya kesepakatan permanen. Di antaranya menyangkut pengelolaan Selat Hormuz, masa depan cadangan uranium Iran yang diperkaya pada tingkat tinggi, pemberian pengecualian sanksi terhadap Iran, hingga perkembangan konflik di Lebanon.
Seorang negosiator senior Iran, Kazem Gharibabadi, menggambarkan situasi diplomasi yang masih penuh tantangan.
“Situasinya sensitif dan kompleks.”
Selat Hormuz menjadi salah satu pembahasan paling krusial karena merupakan jalur strategis perdagangan energi dunia. Berdasarkan kesepakatan sementara, jalur pelayaran internasional tersebut seharusnya kembali dibuka bagi kapal-kapal komersial. Namun, Iran tetap menegaskan pengelolaan selat berada di bawah kewenangannya.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan perubahan mekanisme pengelolaan justru berpotensi memperpanjang ketegangan.
“Setiap upaya untuk membentuk pengaturan baru atau terpisah dari mekanisme yang saat ini dijalankan oleh Republik Islam Iran hanya akan menimbulkan komplikasi lebih lanjut, menunda pembukaan kembali Selat Hormuz, dan meningkatkan tingkat ketegangan.”
Persoalan lain muncul dari konflik di Lebanon. Iran menilai seluruh pertempuran harus dihentikan dan Israel wajib menarik pasukannya sebelum pembahasan isu lain dilanjutkan. Sementara itu, Israel menegaskan pasukannya tetap berada di Lebanon selatan hingga ancaman dari Hizbullah dinilai berakhir.
Pemimpin Hizbullah Naim Kassem menyampaikan sikap kelompoknya.
“Usulan yang sangat berbahaya.”
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kebijakan negaranya.
“hingga Hizbullah dan seluruh organisasi teroris lainnya telah dilucuti persenjatannya, serta hingga tidak ada lagi ancaman terhadap Israel yang berasal dari Lebanon.”
Perbedaan kepentingan pada sejumlah isu tersebut menunjukkan proses menuju kesepakatan damai permanen masih memerlukan negosiasi yang panjang. Keberhasilan diplomasi akan sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak mencapai kompromi atas berbagai persoalan strategis yang hingga kini belum terselesaikan. []
Redaksi05