Demonstrasi mahasiswa di Tirana memasuki hari kesepuluh dengan tuntutan penurunan biaya kuliah dan pemberantasan korupsi pendidikan. Penolakan pembahasan oleh pimpinan parlemen memicu kericuhan dalam persidangan.
ALBANIA – Penolakan pimpinan parlemen Albania untuk membahas tuntutan mahasiswa mengenai biaya pendidikan dan dugaan korupsi memicu kericuhan dalam sidang legislatif di Tirana, Kamis (23/10/2026). Ketegangan tersebut terjadi ketika demonstrasi mahasiswa memasuki hari kesepuluh dan berkembang menjadi gerakan antipemerintah yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama.
Mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan biaya kuliah, meningkatkan alokasi anggaran pendidikan, serta memberantas praktik korupsi dalam sistem pendidikan tinggi.
Namun, permintaan anggota parlemen oposisi agar persoalan tersebut dibahas dalam persidangan ditolak pimpinan parlemen.
Menurut laporan Euronews yang dikutip Kompas.com, keputusan tersebut memicu protes anggota oposisi hingga terjadi bentrokan fisik di ruang sidang.
Sejumlah anggota parlemen oposisi mengangkat foto mahasiswa yang mengalami luka dalam demonstrasi sebelumnya. Mereka juga menghalangi podium sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan pimpinan parlemen.
Meski terjadi kericuhan, persidangan tetap dilanjutkan. Anggota parlemen meneruskan pemungutan suara terhadap sejumlah rancangan undang-undang di tengah aksi protes oposisi.
Di luar gedung parlemen, ratusan mahasiswa dan pengunjuk rasa berkumpul di sejumlah pintu masuk untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Demonstrasi mahasiswa merupakan bagian dari gelombang protes yang telah berlangsung selama dua pekan dan beberapa kali berujung bentrokan dengan aparat kepolisian di pusat Kota Tirana.
Dalam sejumlah aksi sebelumnya, demonstran dilaporkan melempar batu, suar, bom api, dan kembang api. Polisi merespons dengan penggunaan tongkat pemukul, meriam air, serta gas air mata.
Gerakan yang awalnya melibatkan pelajar sekolah menengah dan mahasiswa perguruan tinggi itu kemudian bergabung dengan kelompok antipemerintah yang lebih luas.
Tuntutan demonstran pun berkembang dari reformasi pendidikan menjadi desakan agar Perdana Menteri Edi Rama mengundurkan diri.
Namun, Rama menolak tuntutan tersebut dan menegaskan bahwa pergantian pemerintahan tidak dapat dilakukan melalui tindakan kekerasan.
“Gelombang lemparan batu, upaya untuk menggulingkan pemerintah dan mengubah mereka yang berkuasa melalui pemaksaan kekerasan, sesuatu yang tidak akan pernah dibiarkan terjadi, dalam bentuk apa pun atau dengan alasan apa pun,” kata Rama pada Selasa (20/10/2026), setelah bertemu dengan para guru dan perwakilan sekolah.
Rama menilai sejumlah keluhan masyarakat memiliki dasar yang sah, tetapi menurutnya telah dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memicu kekerasan dan ketidakstabilan politik.
Gelombang demonstrasi mahasiswa tersebut juga berlangsung di tengah meningkatnya penentangan terhadap kebijakan pembangunan pemerintah Albania.
Sebelumnya, gerakan Flamingo menggelar aksi menentang proyek pengembangan pariwisata mewah di kawasan pesisir selatan Laut Adriatik.
Proyek tersebut dikaitkan dengan perusahaan investasi yang didirikan Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Kelompok penentang proyek menyoroti dampak pembangunan terhadap lingkungan pesisir dan mempertanyakan arah kebijakan investasi pemerintah.
Dalam beberapa bulan terakhir, demonstrasi antipemerintah di Albania telah berulang kali menarik ribuan peserta.
Situasi politik Albania juga berlangsung ketika sejumlah negara Eropa menghadapi gelombang protes masyarakat terkait persoalan ekonomi dan pelayanan publik.
Di Prancis dan Italia, demonstrasi terjadi akibat persoalan biaya hidup dan kebijakan pemerintah. Sementara itu, aksi protes mengenai mahalnya harga perumahan juga berlangsung di Spanyol dan Portugal.
Di Albania, keberlanjutan demonstrasi mahasiswa dan penolakan pembahasan tuntutan mereka di parlemen menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap pemerintah untuk merespons persoalan pendidikan serta tuntutan akuntabilitas publik.
Hingga perkembangan informasi yang dilaporkan, belum terdapat kesepakatan antara pemerintah dan kelompok mahasiswa mengenai penyelesaian tuntutan reformasi pendidikan tersebut.