Jaksa Agung Utah mengajukan tuntutan pidana terhadap Kalshi dan dua pendirinya atas dugaan promosi perjudian ilegal, memperuncing perselisihan mengenai kewenangan pengawasan pasar prediksi antara pemerintah negara bagian dan regulator federal Amerika Serikat.
SALT LAKE CITY – Perselisihan mengenai legalitas pasar prediksi di Amerika Serikat memasuki babak baru setelah Jaksa Agung Utah Derek Brown mengajukan tuntutan pidana terhadap platform Kalshi dan dua pendirinya, Tarek Mansour serta Luana Lopes Lara. Mereka dituduh mempromosikan perjudian daring secara ilegal, termasuk memungkinkan agen yang menyamar memasang taruhan pada pertandingan olahraga.
Langkah hukum yang diajukan di pengadilan negara bagian Salt Lake County pada 28 Oktober 2026 itu memperuncing konflik antara pemerintah negara bagian dan regulator federal mengenai pihak yang berwenang mengawasi pasar prediksi. Tuntutan tersebut diajukan sehari setelah Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) menggugat untuk menghalangi Utah menerapkan undang-undang antiperjudian terhadap Kalshi.
“Perjudian adalah ilegal di Utah, apakah Anda memasang taruhan, menjalankan permainan, atau mempromosikannya,” kata Brown dalam sebuah pernyataan. “Menyebutnya ‘pasar prediksi’ tidak mengubah apa itu, dan terdaftar secara federal tidak menempatkan perusahaan di atas hukum.”
Dokumen tuntutan memuat satu dakwaan terkait pola aktivitas melanggar hukum yang dikategorikan sebagai kejahatan tingkat dua, 12 dakwaan promosi perjudian daring yang tergolong kejahatan tingkat tiga, serta satu dakwaan promosi perjudian umum yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan.
Jaksa mengutip 12 contoh dugaan transaksi pada September 2026. Dalam contoh tersebut, agen disebut dapat memasang taruhan pada pertandingan sepak bola, bisbol, dan sejumlah cabang olahraga lainnya melalui platform Kalshi.
Menurut dokumen perkara, Kalshi tetap memungkinkan penduduk Utah memasang taruhan melalui layanannya meskipun seorang hakim federal pada Agustus 2026 memutuskan bahwa hukum federal tidak menghalangi Utah menerapkan aturan perjudian negara bagian terhadap perusahaan itu.
Tuduhan tersebut merupakan kelanjutan dari langkah Brown pada pekan sebelumnya, ketika ia mengajukan gugatan yang menuding Kalshi mengizinkan warga Utah memasang taruhan secara ilegal pada olahraga, pemilihan umum, dan peristiwa politik.
Meski demikian, tuduhan pidana tersebut belum merupakan putusan bersalah. Proses pengadilan akan menentukan apakah bukti yang diajukan cukup untuk membuktikan pelanggaran yang dituduhkan.
Kalshi menolak langkah penegakan hukum Utah dan menilai tindakan tersebut bermuatan politik. Perusahaan itu juga merujuk pada perkara serupa di Arizona, tempat otoritas sebelumnya mengajukan kasus pidana terhadap Kalshi sebelum seorang hakim federal memblokir proses tersebut.
“Ini adalah penjangkauan yang gila; Utah jelas bermain politik,” kata juru bicara Kalshi. “Kami berharap dapat menghentikan ini di pengadilan, seperti yang kami lakukan di Arizona.”
Konflik hukum yang melibatkan Kalshi mencerminkan perbedaan pandangan mengenai karakter pasar prediksi. Utah memandang aktivitas yang dipersoalkan sebagai perjudian yang dapat ditindak berdasarkan hukum negara bagian, sedangkan Kalshi dan regulator federal berpendapat bahwa transaksi di pasar prediksi berada di bawah kewenangan pengawasan federal.
Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, CFTC mendukung posisi Kalshi bahwa perdagangan di pasar prediksi berada secara eksklusif dalam yurisdiksi lembaga federal tersebut. Perbedaan pandangan ini telah memicu sengketa di berbagai pengadilan dan memperbesar ketidakpastian hukum bagi industri pasar prediksi yang berkembang pesat.
Persoalan kewenangan antara regulator federal dan negara bagian juga telah memecah pandangan di tingkat pengadilan banding. Mahkamah Agung Amerika Serikat berpotensi menjadi penentu akhir, setelah diminta mempertimbangkan batas kewenangan pemerintah dalam mengatur taruhan olahraga melalui platform seperti Kalshi.
Hasil perkara di Utah dapat menjadi salah satu penentu arah pengawasan industri tersebut, khususnya mengenai batas antara perdagangan kontrak berbasis peristiwa dan aktivitas perjudian. Keputusan pengadilan nantinya akan berpengaruh terhadap kewenangan negara bagian serta kepastian hukum bagi perusahaan dan pengguna pasar prediksi. []
Redaksi 03