Dua klinik kecantikan di Jakarta Pusat yang dikaitkan dengan dugaan malapraktik telah menghentikan operasional secara mandiri, tetapi status perizinan dan kemungkinan sanksi administratifnya masih menunggu kejelasan dari instansi berwenang.
JAKARTA – Pengawasan perizinan dua klinik kecantikan di Jakarta Pusat menjadi sorotan setelah keduanya dikaitkan dengan dugaan malapraktik dan menghentikan operasional secara mandiri. Hingga Minggu (18/10/2026), pemerintah daerah belum menjatuhkan sanksi administratif, sementara status perizinan Klinik SP di Menteng masih dalam proses dan izin Klinik UV di Cideng belum diketahui.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Heru Hermawanto, menjelaskan Klinik SP sedang mengurus perizinan untuk berpindah dari Jalan HOS Cokroaminoto ke Jalan Pasuruan. Namun, Sertifikat Standar dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 86015 untuk aktivitas klinik swasta di lokasi baru tersebut belum terverifikasi.
“Status Klinik SP Menteng: awalnya klinik tersebut beroperasi di Jalan HOS Cokroaminoto namun akan pindah ke Jalan Pasuruan dan sedang berproses perizinannya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (18/10/2026).
Berbeda dengan Klinik SP, Heru mengaku belum menerima informasi mengenai status perizinan Klinik UV di Cideng. Kondisi tersebut menunjukkan belum seluruh informasi administratif kedua klinik dapat dipastikan oleh DPMPTSP DKI Jakarta.
“Status Klinik UV Cideng belum dapat informasinya,” kata dia.
Heru juga belum dapat memastikan apakah pengajuan perizinan Klinik SP akan disetujui atau ditolak. Penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis menjadi kewenangan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta atau Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Pusat.
Terkait penghentian kegiatan usaha, Heru menyebut Sudinkes Jakarta Pusat belum menjatuhkan sanksi kepada kedua klinik tersebut. Keduanya diketahui telah menghentikan operasional atas inisiatif sendiri, bukan berdasarkan keputusan sanksi administratif dari pemerintah.
Meski demikian, dugaan malapraktik tetap dapat berujung pada proses hukum apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya unsur pidana. Selain pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang terlibat, tindakan administratif terhadap izin klinik juga dapat dilakukan sesuai kewenangan instansi terkait.
“Sanksi administrasi tersebut dilakukan oleh dinas PTSP berdasarkan rekomendasi dari dinas atau suku dinas kesehatan,” tuturnya, sebagaimana diberitakan Kompas, Minggu, (18/10/2026).
Dengan demikian, penanganan kedua klinik tidak hanya berkaitan dengan kepastian status perizinan, tetapi juga memerlukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran standar pelayanan kesehatan. Kejelasan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari instansi berwenang menjadi penting untuk memastikan perlindungan pasien serta kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap ketentuan yang berlaku. []
Redaksi 03

