Polda Gorontalo menahan empat warga Bone Bolango yang diduga menguasai sarana pengolahan emas tanpa izin setelah penyelidikan bermula dari laporan masyarakat pada September 2026.
BONE BOLANGO – Kepemilikan sarana pengolahan emas tanpa izin menjadi fokus penyidikan Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo setelah empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pengolahan dan pemurnian emas ilegal di Kabupaten Bone Bolango. Keempatnya ditahan pada Sabtu (7/11/2026), sementara lima orang lain yang sebelumnya diamankan masih berstatus saksi.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo menetapkan para tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara. Penahanan dilakukan sekitar pukul 05.00 Wita di Rumah Tahanan Polda Gorontalo. Surat penangkapan dan penahanan telah diterbitkan pada Jumat (6/11/2026).
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Gorontalo, Maruly Pardede, menjelaskan bahwa empat tersangka merupakan warga Bone Bolango. Mereka diduga memiliki peran dalam pengoperasian fasilitas pengolahan emas tanpa izin.
Dalam penyidikan, RP diduga sebagai pemilik alat tromol yang digunakan untuk mengolah material tambang. Sementara itu, SK, IL, dan seorang tersangka lainnya diduga memiliki tempat rendaman untuk proses pengolahan emas.
Polisi juga mendalami dugaan penggunaan mineral yang tidak berasal dari pemegang izin pertambangan yang sah. Atas dugaan tersebut, penyidik menerapkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan itu memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.
Pengungkapan perkara ini berawal dari laporan masyarakat pada 7 September 2026. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi mendatangi lokasi pengolahan emas di Desa Pelita Jaya, Kecamatan Bone Raya, pada 19 September 2026.
Dalam operasi itu, petugas mengamankan sembilan orang dan memasang garis polisi di lokasi. Penyidik turut menyita tiga mobil bak terbuka, tiga tangki berkapasitas masing-masing 1.100 liter, serta sejumlah material yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengolahan emas.
Penanganan perkara kemudian dilanjutkan melalui dua laporan polisi dan dua surat perintah penyidikan tertanggal 20 September 2026. Hasil pemeriksaan dan pengembangan penyidikan mengarah pada penetapan empat orang sebagai tersangka yang diduga menguasai sarana pengolahan tersebut.
Maruly menegaskan bahwa kepolisian akan menindak kegiatan pengolahan hasil tambang yang tidak memiliki izin. Pernyataan itu disampaikan sebagaimana diberitakan Jamlima, Minggu (8/11/2026).
“Kami berkomitmen menindak tegas setiap kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil tambang tanpa izin,” ujar Maruly.
Ia menambahkan, penyidik masih membuka kemungkinan pengembangan perkara apabila ditemukan keterlibatan pihak lain. Saat ini, penyidik melengkapi berkas perkara sebelum diserahkan kepada jaksa penuntut umum.
Pengusutan kasus ini tidak hanya menyasar dugaan kepemilikan alat pengolahan, tetapi juga membuka ruang penelusuran mengenai asal-usul material emas dan pihak yang terlibat dalam rantai pengolahannya. Meski demikian, seluruh dugaan tindak pidana tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum, dan para tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah. []
Redaksi 01