Jaksa mendakwa Samin Tan melakukan penjualan batu bara melalui PT AKT pada 2017–2025 setelah kontrak pertambangan perusahaan berakhir, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp17,74 triliun.
KALIMANTAN TENGAH – Dugaan penjualan batu bara selama delapan tahun setelah berakhirnya kontrak pertambangan menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat pengusaha Samin Tan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut kegiatan melalui PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) pada 2017–2025 diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp17,74 triliun.
Dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026), jaksa menguraikan dugaan aktivitas penjualan batu bara tetap berlangsung meskipun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT AKT telah diakhiri pada 2017.
Kegiatan pertambangan tersebut berlokasi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Menurut dakwaan, penjualan batu bara diduga dilakukan dengan memanfaatkan dokumen sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan terdakwa.
Jaksa menyatakan penggunaan dokumen perusahaan terafiliasi itu menjadi bagian dari dugaan kegiatan usaha ilegal yang menghasilkan keuntungan bagi Samin Tan. Nilai kerugian negara yang dicantumkan dalam dakwaan mencapai Rp17.745.627.652.570,30.
“Bahwa Terdakwa SAMIN TAN telah melaksanakan kegiatan penjualan batubara PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) yang terletak di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2017 sampai dengan periode tahun 2025 dengan menggunakan dokumen-dokumen perusahaan yang terafiliasi dengan Terdakwa SAMIN TAN, dan dari kegiatan usaha ilegal tersebut telah merugikan keuangan negara dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan secara melawan hukum dari kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp17.745.627.652.570,30 (tujuh belas triliun tujuh ratus empat puluh lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah koma tiga puluh), yang merupakan hasil tindak pidana korupsi,” demikian surat dakwaan Jaksa dikutip Monitor Indonesia, Minggu (8/11/2026).
Angka tersebut setara dengan sekitar Rp17,74 triliun. Jaksa mengaitkan nilai kerugian itu dengan dugaan penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT selama periode delapan tahun setelah berakhirnya PKP2B perusahaan.
Perkara ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan setelah berakhirnya perjanjian pengusahaan. Namun, seluruh uraian mengenai dugaan penjualan ilegal, keuntungan terdakwa, dan kerugian negara tersebut masih merupakan materi dakwaan yang harus dibuktikan melalui proses persidangan. []
Redaksi 01