Dugaan perpanjangan izin tambang yang telah berakhir, manipulasi dokumen RKAB, dan aliran suap menjadi fokus penyidikan Kejagung dalam perkara tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
SULAWESI TENGGARA – Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam perpanjangan izin pertambangan nikel menjadi salah satu fokus pengusutan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap tata kelola tambang di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025. Perkara yang diduga melibatkan pengendali enam perusahaan itu juga mengarah pada penelusuran dugaan suap kepada penyelenggara negara.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rudianto Lallo, meminta penyidikan tidak berhenti pada persoalan administrasi perizinan. Ia mendorong aparat penegak hukum mengungkap seluruh pihak yang diduga memperoleh keuntungan maupun berperan memungkinkan aktivitas pertambangan ilegal berlangsung.
Penyidikan yang ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung tersebut menyoroti sosok berinisial Arif Kurniawan (AK), yang disebut sebagai pengendali sekaligus penerima manfaat dari enam perusahaan, termasuk PT BSJ dan PT KAA.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP). Izin yang semestinya berakhir pada 2015 dan dikembalikan kepada negara itu diduga tetap diperpanjang melalui mekanisme suspend sebanyak tiga kali setelah terjadi dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Selain persoalan perizinan, penyidik juga menelusuri dugaan pemberian suap yang berkaitan dengan manipulasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Dugaan manipulasi dokumen tersebut diselidiki karena diduga menjadi jalan untuk melancarkan kegiatan operasional pertambangan yang tidak sesuai ketentuan.
Upaya penelusuran bukti dilakukan melalui penggeledahan di enam lokasi di Jakarta pada 5 November 2026. Dari kegiatan tersebut, penyidik menyita uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp11,795 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi tersebut.
Rudianto Lallo menilai pengusutan perkara ini perlu dilakukan secara menyeluruh, terutama untuk memastikan pihak-pihak yang diduga memberikan ruang bagi aktivitas tambang ilegal turut dimintai pertanggungjawaban. Ia menyampaikan dukungan terhadap langkah Kejagung saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (8/11/2026), sebagaimana diberitakan Suara.
“Kami selama ini senantiasa mendorong aparat bertindak tegas terhadap aktivitas tambang ilegal, termasuk mengungkap pihak-pihak yang memungkinkan praktik tersebut berjalan,” tegas Rudianto Lallo saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, tetapi berpotensi menyangkut kerugian negara, masyarakat, dan lingkungan. Karena itu, penelusuran dugaan aliran dana kepada penyelenggara negara dinilai menjadi bagian penting dalam mengungkap rangkaian perkara.
“Dalam perkara dugaan korupsi nikel Sulawesi Tenggara, dugaan aliran suap kepada penyelenggara negara menjadi salah satu yang perlu didalami. Sebab, hal ini bukan semata-mata menyangkut pelanggaran izin pertambangan, tetapi juga dugaan penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi yang memungkinkan kegiatan ilegal berlangsung,” ujarnya.
Pengungkapan perkara ini diharapkan dapat menjelaskan proses penerbitan dan perpanjangan izin, hubungan antarpihak yang terlibat, serta aliran dana yang diduga berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Penegakan hukum yang menyeluruh juga menjadi penting untuk memperkuat pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan mencegah penyimpangan serupa terulang. []
Redaksi 01