Dua orang ditangkap Polresta Bandung karena diduga merekrut dan memberangkatkan perempuan ke Malaysia dengan iming-iming gaji Rp30 juta, tetapi korban justru mengalami dugaan eksploitasi seksual.
JAWA BARATÂ – Tawaran pekerjaan bergaji sekitar Rp30 juta per bulan di Malaysia diduga menjadi pintu masuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap perempuan asal Indonesia. Korban direkrut melalui grup WhatsApp, ditampung di rumah salah satu perekrut di Kabupaten Bandung, kemudian diberangkatkan ke Malaysia tanpa paspor untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial.
Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Bandung, Tri Suhartanto, mengatakan polisi telah menangkap dua orang berinisial AF (24) dan IY (24). Keduanya diduga terlibat dalam proses perekrutan, penampungan, hingga pemberangkatan korban ke Malaysia.
“Para korban ini berawal dari adanya informasi terkait pekerjaan yang berada di wilayah Malaysia oleh para pelaku dengan diiming-imingi pekerjaan, kemudian penghasilan yang menurut korban adalah penghasilan yang sangat luar biasa,” katanya saat merilis pengungkapan kasus itu.
Pengungkapan perkara bermula dari informasi keluarga korban. Ayah korban berinisial WG melaporkan kejadian tersebut pada Selasa, 29 September 2026. Berdasarkan laporan itu, Polresta Bandung melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan AF dan IY.
Hasil penyelidikan menunjukkan, perekrutan diduga dimulai pada akhir Juni 2026. Saat itu, AF mengunggah tawaran pekerjaan bagi perempuan di luar negeri melalui grup WhatsApp bernama Tembak Langit. Tawaran tersebut menjanjikan penghasilan sekitar Rp30 juta untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial di Malaysia.
Korban berinisial SSA tertarik dengan tawaran tersebut dan menghubungi AF. Selanjutnya, AF mengarahkan korban untuk berkomunikasi dengan IY. Setelah komunikasi terjalin, korban mendatangi rumah IY di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dan tinggal selama beberapa hari sambil menunggu keberangkatan.
“Setelah komunikasi terjalin, korban mendatangi rumah IY di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dan tinggal selama beberapa hari sambil menunggu proses pemberangkatan,” ujarnya.
Dalam proses perekrutan, AF menjanjikan biaya keberangkatan, termasuk pembuatan paspor, akan ditanggung olehnya. Namun, hingga jadwal keberangkatan tiba, dokumen perjalanan tersebut tidak kunjung dibuat. Korban akhirnya diberangkatkan tanpa paspor.
Pada Sabtu, 11 Juli 2026, IY mengantar korban dari Kabupaten Bandung menuju Jakarta. Dari sana, korban diarahkan menempuh perjalanan melalui Pontianak sebelum dibawa ke Malaysia menggunakan kendaraan travel yang telah disiapkan. Pemberangkatan tersebut diduga dilakukan melalui jalur tidak resmi.
Setelah tiba di Malaysia, korban diduga mengalami eksploitasi seksual. Dalam keterangan yang disampaikan Kapolresta Bandung, disebutkan adanya pihak yang mengatur aktivitas pekerjaan dan pembayaran korban.
“IR kemudian mengatur aktivitas pekerjaan sekaligus pembayaran, dengan korban hanya menerima sekitar 50 persen dari uang yang dibayarkan pelanggan atas layanan seksual,” tambahnya.
Merasa mengalami eksploitasi, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching, Malaysia. Pihak KJRI melakukan penindakan dan menemukan sejumlah warga negara Indonesia yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Melalui koordinasi dengan kepolisian dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), dua korban berhasil dipulangkan ke Indonesia. Mereka kini memperoleh pendampingan dari pemerintah daerah.
Atas dugaan perbuatannya, AF dan IY dijerat Pasal 4 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Keduanya juga disangkakan melanggar Pasal 81 juncto Pasal 69 serta Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pemeriksaan legalitas tawaran kerja di luar negeri, kejelasan dokumen perjalanan, serta prosedur penempatan pekerja migran. Pengawasan dan koordinasi lintas negara diharapkan dapat mencegah perekrutan serupa dan melindungi warga Indonesia dari praktik perdagangan orang. []