Polda Sulteng memastikan proses hukum atas bentrokan warga Nunu dan Anoa tetap berlanjut meskipun kedua kelompok telah sepakat berdamai melalui mediasi yang dipimpin Kapolda Rizal Irawan.
SULAWESI TENGAH – Kesepakatan damai antara kelompok warga Kelurahan Nunu dan Anoa, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), tidak menghentikan proses penegakan hukum atas bentrokan yang berulang kali terjadi di kedua wilayah tersebut. Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng memastikan penanganan perkara tetap berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah, sementara upaya pemulihan hubungan masyarakat dilakukan secara berkelanjutan.
Kesepakatan tersebut dicapai melalui mediasi yang dipimpin Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulteng, Rizal Irawan, di ruang kerjanya, Senin (09/11/2026), sekitar pukul 09.30 Waktu Indonesia Tengah (Wita).
Pertemuan itu turut dihadiri Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta perwakilan rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dari kedua wilayah.
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sulteng, Achmad Muhaimin, mengatakan mediasi diarahkan untuk menghentikan perselisihan sekaligus membangun kembali hubungan sosial masyarakat yang terdampak konflik.
“Kapolda Sulteng mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Nunu dan Anoa, untuk menjadikan kesepakatan ini sebagai momentum mengakhiri perselisihan dan kembali mempererat tali persaudaraan,” kata Achmad dalam keterangannya, sebagaimana diberitakan Detiksulsel, Senin (09/11/2026).
Selain menyepakati perdamaian, perwakilan kedua kelompok menyatakan kesediaan menyerahkan penanganan perkara kepada kepolisian. Dengan demikian, penyelesaian konflik melalui dialog tidak menghilangkan tanggung jawab hukum atas peristiwa yang telah terjadi.
“Kedua pihak sepakat untuk berdamai dan mempercayakan proses penegakan hukum kepada Polri agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Achmad menjelaskan, kepolisian akan tetap menangani perkara berdasarkan ketentuan hukum. Langkah tersebut dilakukan seiring dengan upaya mencegah munculnya kembali permusuhan antarkelompok warga.
Sebagai tindak lanjut mediasi, pertemuan lanjutan akan melibatkan tokoh masyarakat dari kedua pihak. Pendekatan kearifan lokal akan digunakan untuk memperkuat kesepakatan dan membangun kembali hubungan sosial yang sempat terganggu akibat bentrokan.
“Upaya perdamaian tidak berarti menghentikan proses penegakan hukum. Kedua hal tersebut dapat berjalan secara beriringan,” jelas Achmad.
Selain mengedepankan dialog, Polda Sulteng juga mengerahkan Direktorat Reserse Siber untuk melakukan patroli siber guna memantau penyebaran narasi provokatif yang berpotensi memicu konflik susulan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga situasi keamanan setelah kedua kelompok menyatakan kesediaan mengakhiri perselisihan.
“Perdamaian bukan hanya kesepakatan yang ditandatangani, tetapi harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari,” imbuhnya.
Sementara itu, Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, mengapresiasi langkah kepolisian dalam memfasilitasi perdamaian. Ia juga menginstruksikan jajaran kecamatan dan kelurahan untuk mengawal proses pemulihan hubungan antarmasyarakat.
Konflik antara warga Nunu dan Anoa sebelumnya telah berulang kali terjadi. Salah satu bentrokan terakhir berlangsung di kawasan Jembatan Lalove, Kecamatan Tatanga, Rabu (28/10/2026), sekitar pukul 17.00 Wita.
Dalam peristiwa tersebut, seorang warga dilaporkan meninggal dunia. Namun, pada saat keterangan awal disampaikan, kepolisian masih menunggu informasi medis untuk memastikan penyebab kematian korban.
Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Palu, Hari Rosena, sebelumnya menyatakan bahwa laporan mengenai korban meninggal dunia masih memerlukan konfirmasi dari rumah sakit.
“Dari informasi yang diterima ada satu meninggal dunia. Tetapi masih menunggu laporan dari rumah sakit Budi Agung Palu, korban tersebut terkena apa,” ujar Hari kepada wartawan di lokasi bentrokan, Rabu (28/10/2026).
Peristiwa tersebut menjadi salah satu latar belakang pentingnya penyelesaian konflik secara menyeluruh, baik melalui penegakan hukum maupun pemulihan hubungan sosial warga.
Dengan adanya kesepakatan damai, pemerintah daerah dan kepolisian diharapkan dapat memperkuat koordinasi bersama tokoh masyarakat untuk mencegah bentrokan kembali terjadi. Keberhasilan perdamaian akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan kesepakatan, penghentian provokasi, serta keberlanjutan proses hukum terhadap perkara yang ditangani kepolisian. []
Redaksi