Mahkamah Agung mengikutsertakan 190 peserta dalam seleksi calon hakim ad hoc Tipikor Tahap XXIV dengan penilaian kompetensi, psikologis, wawancara, dan rekam jejak yang melibatkan lembaga internal serta eksternal.
JAWA BARAT – Integritas dan rekam jejak menjadi perhatian utama dalam seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Tipikor) yang memasuki tahap akhir. Mahkamah Agung (MA) mengikutsertakan 190 peserta dalam asesmen profil dan wawancara untuk memastikan calon hakim tidak hanya menguasai ilmu hukum, tetapi juga memiliki karakter serta kejujuran yang dibutuhkan dalam menangani perkara korupsi.
Seleksi Tahap XXIV Tahun 2026 tersebut dibuka Ketua Kamar Pidana MA Prim Haryadi di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) MA, Megamendung, Kabupaten Bogor, Senin (09/11/2026). Peserta terdiri atas 96 orang dari Pengadilan Negeri (PN) dan 94 orang dari Pengadilan Tinggi (PT).
Rangkaian asesmen profil berlangsung pada 9–10 November 2026, sedangkan wawancara dijadwalkan pada 11–12 November 2026. Kedua tahapan itu menjadi bagian dari proses penilaian sebelum panitia menetapkan peserta yang dinyatakan lolos sebagai calon hakim ad hoc Tipikor.
Prim Haryadi menjelaskan, rekrutmen tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan itu mengatur bahwa pemeriksaan perkara korupsi dilakukan oleh hakim karier dan hakim ad hoc dengan komposisi sebagaimana ditentukan undang-undang.
“Untuk memenuhi maksud undang-undang tersebut, Mahkamah Agung telah beberapa kali menyelenggarakan rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi dan pada tahun 2026 memasuki tahap ke-XXIV,” ungkapnya.
Sebelum mencapai tahap akhir, seluruh peserta telah melewati seleksi administrasi dan ujian tertulis. Prim menyampaikan apresiasi kepada peserta yang berhasil melanjutkan proses seleksi, sekaligus mengingatkan mereka agar tetap serius mengikuti setiap tahapan.
“Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan Bapak/Ibu para peserta ujian dalam mengikuti kegiatan seleksi asesmen profil dan wawancara. Untuk bisa mengikuti kegiatan ini tidaklah mudah, sebab Bapak/Ibu harus dinyatakan lulus seleksi administrasi dan lulus ujian tertulis terlebih dahulu,” ujarnya.
Untuk memperkuat objektivitas penilaian, Panitia Seleksi (Pansel) juga menelusuri rekam jejak para calon dengan melibatkan unsur pengawasan internal dan eksternal. Dari lingkungan MA, penilaian melibatkan Badan Pengawasan. Sementara itu, lembaga eksternal yang dilibatkan meliputi Komisi Yudisial (KY), Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Selain penelusuran rekam jejak, asesmen profil dilakukan oleh tim dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM). Tahapan tersebut bertujuan menghasilkan gambaran psikologis yang menyeluruh mengenai setiap peserta melalui penyusunan psikogram. Hasilnya menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk menilai kelayakan calon hakim.
Prim menekankan bahwa kemampuan akademis dan penguasaan hukum saja tidak cukup untuk menjalankan tugas sebagai hakim. Profesi tersebut menuntut integritas, kejujuran, keteguhan sikap, serta kepribadian yang baik agar putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan.
“Menjadi seorang hakim disyaratkan tidak hanya harus pintar di bidang ilmu hukum, tetapi juga harus benar dan berintegritas, jujur dan berkepribadian baik, teguh dalam berpendirian, serta dalam melaksanakan tugasnya nanti diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang adil dan bermanfaat serta tidak goyah dalam menghadapi godaan,” tegasnya.
Setelah asesmen profil selesai, peserta akan menjalani wawancara dengan tim yang berasal dari kalangan praktisi, pejabat MA, dan akademisi. Hasil kedua tahapan tersebut kemudian digabungkan sebagai bahan pembahasan dalam rapat Pansel untuk menentukan kelulusan.
Dalam kesempatan itu, Prim juga mengingatkan peserta agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku dapat mengatur hasil seleksi. Ia menegaskan tidak ada pihak yang berwenang menjanjikan kelulusan di luar mekanisme resmi.
“Apabila ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan Panitia Seleksi bisa membantu ataupun menjanjikan kelulusan, saya tegaskan bahwa hal tersebut tidak benar dan tolong agar diabaikan saja,” pesannya.
Prim kemudian membuka secara resmi seleksi asesmen profil calon hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Tahap XXIV Tahun 2026 dengan mengucapkan, “Bismillahirrahmanirrahim.”
Sebagaimana diberitakan Mahkamah Agung, Senin, (09/11/2026), kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bambang Myanto, Panitera Muda Pidana Umum Didik Trisulistya, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Ach. Jufri, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Andi Julia Cakrawala, serta team leader sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan PPSDM Bagaskoro Sugoto. Hadir pula anggota Pansel dan seluruh peserta seleksi.
Melalui proses yang melibatkan penilaian kompetensi, psikologis, dan rekam jejak, MA berharap memperoleh calon hakim ad hoc Tipikor yang mampu menjaga independensi serta integritas ketika menangani perkara korupsi. Kualitas seleksi tersebut diharapkan ikut memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan peradilan. []
Redaksi 01