KPK memeriksa seorang saksi swasta dan ASN Kemenhub untuk mendalami dugaan korupsi proyek pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Tanjung Emas, Samarinda, Benoa, dan Pulang Pisau.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelusuri dugaan penyimpangan proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan dengan memeriksa saksi dari unsur swasta dan aparatur Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pemeriksaan terbaru ini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan perkara yang telah berjalan sejak 2024 dan menyeret sembilan orang sebagai tersangka.
Dua saksi yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, masing-masing berinisial S dari kalangan swasta dan FW yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) Kemenhub.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pemanggilan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik mendalami perkara dugaan korupsi proyek pengerukan alur pelayaran di sejumlah pelabuhan.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama S selaku pihak swasta dan FW selaku ASN,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa, sebagaimana diberitakan Antara, Selasa, (10/11/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, FW diketahui pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub pada 2025. Posisi tersebut menjadi salah satu aspek yang relevan untuk ditelusuri penyidik dalam mengungkap proses pelaksanaan proyek pengerukan.
Perkara ini berkaitan dengan pekerjaan pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan yang menggunakan anggaran tahun berbeda. Kegiatan tersebut meliputi proyek di Pelabuhan Tanjung Emas, Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017.
Selanjutnya, pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), pada 2015 dan 2016; Pelabuhan Benoa, Bali, pada 2014, 2015, dan 2016; serta Pelabuhan Pulang Pisau, Kalimantan Selatan (Kalsel), pada 2013 dan 2016.
KPK mengumumkan dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi proyek tersebut pada 27 Juni 2024. Sejak saat itu, penyidik terus mengembangkan penanganan perkara untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan di empat lokasi tersebut.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial AK, DG, ISP, S, IAT, AK, HR, OP, dan SIG.
Pemanggilan saksi dari unsur swasta maupun ASN diharapkan dapat membantu penyidik memperjelas proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Pendalaman kasus juga menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pelabuhan berlangsung sesuai ketentuan hukum. []
Redaksi 01