Kejagung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2013–2025, termasuk aktivitas penambangan setelah izin berakhir, dugaan eksploitasi hutan lindung, dan penyalahgunaan dokumen perizinan.
KONAWE UTARA – Dugaan penyalahgunaan dokumen perizinan untuk melancarkan aktivitas pertambangan nikel menjadi salah satu fokus penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap PT BSJ di Sulawesi Tenggara (Sultra). Perusahaan tersebut diduga tetap melakukan penambangan setelah izin usaha pertambangan (IUP) berakhir, mengeksploitasi kawasan hutan lindung, hingga menggunakan dokumen perizinan untuk menyamarkan asal-usul hasil tambang.
Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013–2025. Penetapan tersebut membuka penyidikan terhadap dugaan praktik pertambangan yang tidak sesuai ketentuan perizinan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengungkapkan, perusahaan tersebut diduga tetap menjalankan aktivitas penambangan meskipun masa berlaku IUP telah habis pada 2014.
“PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir pada tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” katanya, sebagaimana diberitakan Antara, Selasa, (10/11/2026).
Selain persoalan izin yang telah kedaluwarsa, penyidik menduga PT BSJ melakukan penambangan di kawasan hutan lindung. Perusahaan itu juga diduga memanfaatkan dokumen IUP miliknya untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah yang tercantum dalam izin tersebut.
Penyidik turut menelusuri dugaan pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara. Uang tersebut diduga dimaksudkan untuk memengaruhi proses evaluasi dan verifikasi kelengkapan serta kebenaran dokumen perusahaan agar tidak dilaksanakan.
Dari rangkaian aktivitas tersebut, PT BSJ diduga memperoleh keuntungan, sedangkan negara mengalami kerugian keuangan. Namun, Kejagung belum mengumumkan nilai kerugian karena proses penghitungannya masih berlangsung.
Anang juga mengungkapkan bahwa PT BSJ merupakan perusahaan yang dikelola oleh sosok berinisial AK. Nama tersebut sebelumnya diungkap Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai pihak yang diduga mengendalikan sejumlah perusahaan yang menguasai kawasan hutan negara secara ilegal.
” Salah satu owner (pemilik, red.) yang memperoleh keuntungan. Beneficial owner (pemilik manfaat, red.),” ujarnya.
Penelusuran terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan AK berlanjut melalui penggeledahan. Pada Senin (9/11/2026), penyidik Kejagung menggeledah kantor enam perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan sosok tersebut. Salah satu lokasi penggeledahan adalah kantor PT KAA di Konawe Utara.
Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perizinan dan aktivitas pertambangan. Barang bukti yang diamankan antara lain Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta perangkat elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
Dokumen dan perangkat elektronik tersebut menjadi bagian dari barang bukti yang akan ditelusuri untuk mendalami aktivitas perusahaan, hubungan antarpihak, serta dugaan penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan nikel.
Atas dugaan perbuatannya, PT BSJ dijerat sejumlah ketentuan pidana. Pertama, Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi, subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP.
Kedua, Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tindak Pidana Korupsi. Ketiga, Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Pengusutan perkara ini diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh dugaan keterlibatan korporasi maupun pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari aktivitas pertambangan tersebut. Selain memastikan pertanggungjawaban hukum, penyidikan juga menjadi bagian penting dalam pengawasan pemanfaatan kawasan hutan dan pengelolaan sumber daya nikel agar tidak merugikan negara serta lingkungan. []
Redaksi 01