Pembongkaran rumah di Harare memicu sengketa mengenai legalitas alokasi tanah, kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dan perlindungan warga yang kehilangan tempat tinggal.
HARARE – Pembongkaran ribuan bangunan yang masuk daftar penertiban di Harare, Zimbabwe, memicu sorotan terhadap tata kelola lahan dan perlindungan hak warga atas tempat tinggal. Sejumlah keluarga mengaku kehilangan rumah yang dibangun menggunakan tabungan bertahun-tahun setelah membeli tanah melalui proses yang mereka yakini berkaitan dengan pemerintah kota.
Salah satu warga terdampak, Methro Masunga, 28 tahun, kehilangan rumahnya di St Martins Extension setelah bangunan tersebut dihancurkan pada Jumat, 14 Agustus 2026. Ibu tunggal dengan tiga anak itu mengaku telah mengumpulkan uang selama bertahun-tahun dari pekerjaan paruh waktu untuk membeli tanah dan membangun tempat tinggal.
“Saya bekerja paruh waktu mencuci pakaian dan piring di rumah orang selama lima tahun, menabung sebisa mungkin. Jadi, ketika saya datang ke sini, saya membayar uang muka dan mulai membayar iuran bulanan,” katanya.
Masunga mulai membayar lahan pada 2015, menerima alokasi pada 2019, dan menyebut dokumen terkait penguasaan tanahnya diformalkan melalui dewan kota pada 2020. Namun, rumah yang dibangunnya tetap menjadi sasaran pembongkaran.
Persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kehilangan tempat tinggal, tetapi juga ketidakjelasan administrasi pertanahan. Warga mengklaim memperoleh surat alokasi dan perjanjian jual beli melalui mekanisme yang berkaitan dengan Dewan Kota Harare. Sebaliknya, pemerintah kota menyatakan penertiban dilakukan terhadap bangunan yang berdiri tanpa persetujuan perencanaan atau berada di lahan yang tidak diperuntukkan bagi permukiman.
Catatan dewan kota yang diperoleh Al Jazeera mencantumkan lebih dari 5.000 rumah sebagai sasaran pembongkaran berdasarkan 37 perintah Pengadilan Tinggi yang belum dilaksanakan. Angka tersebut merupakan daftar properti yang menjadi target program penertiban, bukan jumlah rumah yang telah dihancurkan. Secara terpisah, tim pemerintah kota telah memeriksa 22.255 lokasi untuk mengidentifikasi bangunan di lahan terlarang atau tidak berizin.
Perselisihan hukum juga muncul karena adanya perintah pengadilan sebelumnya. Pada 29 Oktober 2025, Hakim Happias Zhou mengeluarkan perintah persetujuan dalam perkara HCH5444/25 yang membatalkan pemberitahuan pembongkaran terhadap pemohon yang disebutkan dalam perkara tersebut di St Martins Extension. Perintah itu melarang pemerintah kota mengusir para pemohon atau menghancurkan rumah mereka tanpa perintah pengadilan yang sah.
Namun, perlindungan tersebut tidak otomatis berlaku bagi seluruh properti di St Martins. Informasi yang tersedia juga belum memastikan apakah rumah milik Masunga dan warga lain yang diwawancarai termasuk dalam daftar pemohon yang dilindungi putusan tersebut.
Juru bicara Dewan Kota Harare, Stanley Gama, membantah pihaknya menertibkan bangunan yang dilindungi perintah pengadilan. Ia menyebut pembongkaran menyasar bangunan ilegal yang pemiliknya telah berulang kali menerima peringatan.
“Kami hanya merobohkan bangunan yang dibangun secara ilegal yang pemiliknya telah diberitahu dan diperingatkan berkali-kali untuk tidak melanjutkan pembangunan,” kata Gama.
Wali Kota Harare Jacob Mafume sebelumnya mengatakan kepada media lokal NewsDay pada 15 Agustus bahwa warga yang memiliki persetujuan rencana bangunan harus menunjukkan dokumen tersebut saat inspeksi. Sementara itu, Direktur Perumahan Utama Harare, Edgar Dzehonye, menyatakan warga telah diperingatkan agar tidak membangun di kawasan tersebut karena infrastruktur pendukungnya belum memadai.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah perbedaan antara dokumen alokasi tanah dan izin mendirikan bangunan. Surat alokasi atau perjanjian jual beli tidak serta-merta membuktikan bahwa pembangunan rumah telah memperoleh persetujuan tata ruang dan izin yang diperlukan. Karena itu, status dokumen setiap warga, rencana tata kawasan, dan izin pembangunan menjadi faktor penting untuk menentukan legalitas pembongkaran.
Direktur Harare Residents’ Trust, Precious Shumba, menilai penertiban tersebut bermasalah karena terdapat perintah pengadilan yang melindungi warga penerima alokasi lahan dari pemerintah kota.
“Despite that, the town planning department and legal officers in the Chamber Secretary’s Department issued directives to the Municipal Police to demolish the houses of St Martins Extension residents,” katanya.
Konstitusi Zimbabwe melalui Pasal 74 melarang pengusiran warga dari rumah atau pembongkaran tempat tinggal tanpa perintah pengadilan yang mempertimbangkan seluruh keadaan terkait. Kebijakan Perumahan Nasional juga mendorong penyediaan tempat tinggal alternatif sebelum relokasi dan pembongkaran dilakukan. Namun, warga terdampak menyatakan tidak memperoleh tawaran tempat tinggal pengganti.
Kontroversi tersebut memperlihatkan persoalan lama dalam pengelolaan tanah di Harare. Komisi penyelidikan yang dipimpin Hakim Tendai Uchena pada 2019 pernah mengidentifikasi penjualan tanah tanpa kewenangan, lemahnya administrasi, serta buruknya pencatatan oleh otoritas setempat. Laporan itu juga menemukan adanya praktik penjualan tanah negara oleh pihak yang tidak berwenang.
Ketua Asosiasi Warga St Martins, David Jenje, mengatakan sebagian warga telah membayar uang muka sejak 2018 dan menerima surat alokasi pada Juli 2019. Menurut dia, seluruh surat alokasi dan perjanjian jual beli ditandatangani pada Februari 2020.
“Sebagian besar anggota telah membayar uang muka sebesar $5.000 sejak tahun 2018… Alokasi dilakukan pada Juli 2019 setelah pembayaran nilai intrinsik tanah selesai. Semua surat alokasi dan perjanjian jual beli ditandatangani pada Februari 2020. Pembongkaran ini ilegal,” kata Jenje.
Organisasi hak asasi manusia ZimRights turut menyoroti persoalan tersebut karena dinilai menyangkut supremasi hukum dan pertanggungjawaban pemerintah kota. Anggota Parlemen Harare Selatan, Trymore Kanopula, meminta pembongkaran dihentikan sementara hingga proses alokasi lahan diaudit dan diselidiki.
Menteri Pemerintah Daerah dan Pekerjaan Umum Zimbabwe, Daniel Garwe, mengatakan pemerintah pusat tidak melakukan pembongkaran dan tidak dapat mencampuri proses pengadilan. Ia mengakui Dewan Kota Harare memiliki sekitar 5.000 perintah pembongkaran dan menyebut pemerintah terkadang berupaya menunda pelaksanaannya sambil mencari solusi.
Bagi warga seperti Joachim Nhete, persoalan tersebut telah menimbulkan kerugian besar. Ia mengaku menggunakan uang pensiun untuk membeli tanah dan membangun rumah dengan nilai investasi yang diperkirakan lebih dari 10.000 dolar AS. Tanpa asuransi, ia menyatakan tidak memiliki kemampuan untuk memulihkan kerugian akibat pembongkaran.
“Tidak seperti sebagian orang yang memiliki asuransi rumah, saya tidak memilikinya,” katanya. “Saya tidak dapat memulihkan kerugian dan penderitaan ini. Harapan saya adalah agar pengadilan meminta pertanggungjawaban Dewan Kota Harare dan mengembalikan uang kami.”
Kasus ini menempatkan pemerintah kota pada tuntutan untuk memperjelas status lahan, transparansi proses alokasi, serta kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Audit dokumen dan penyelesaian sengketa secara terbuka menjadi penting agar penegakan aturan tata ruang tidak mengabaikan perlindungan hukum dan hak warga atas tempat tinggal. []
Redaksi 03