Jusuf Kalla menyarankan Turki mempelajari proses perdamaian Aceh, terutama melalui negosiasi, amnesti, jaminan keamanan, dan reintegrasi pihak-pihak yang terlibat konflik.
ANKARA – Pengalaman Indonesia mengakhiri konflik bersenjata di Aceh melalui negosiasi, pemberian amnesti, dan reintegrasi mantan kombatan dinilai dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Turki dalam mencari penyelesaian konflik dengan kelompok Kurdi.
Gagasan tersebut disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), dalam konferensi internasional bertajuk In Search of a New Regional Social Contract in the Middle East di Ankara, Turki, Senin (09/11/2026). Ia menekankan bahwa penyelesaian konflik berkepanjangan membutuhkan pendekatan politik dan sosial, bukan semata-mata kekuatan militer.
“Konflik tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan senjata. Kita harus memahami akar masalahnya. Pengalaman di Aceh menunjukkan bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri konflik adalah melalui negosiasi, membangun kepercayaan, dan memberikan kesempatan kepada mereka yang pernah berjuang untuk kembali ke masyarakat,” ujar JK, sebagaimana diberitakan Aktual, Selasa, (10/11/2026).
Dalam forum yang diselenggarakan Pusat Studi Timur Tengah (OSRAM) bekerja sama dengan Universitas Oxford tersebut, JK menjadi salah satu panelis pada sesi yang membahas pengalaman Turki menangani konflik dengan kelompok Kurdi.
Salah satu pendekatan yang disarankan JK ialah pemberian amnesti kepada para pejuang dan aktivis Kurdi. Menurut dia, jaminan keamanan dan kesempatan memulai kehidupan baru menjadi bagian penting untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat konflik kembali ke tengah masyarakat.
“Amnesti itu penting. Bagaimana mungkin orang mau kembali ke masyarakat kalau mereka masih merasa takut dan tidak memiliki jaminan keamanan? Mereka harus diberi kesempatan untuk memulai kehidupan baru,” ujarnya.
JK merujuk pada proses perdamaian Aceh setelah kesepakatan Helsinki pada Agustus 2005. Melalui kesepakatan tersebut, mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memperoleh kesempatan kembali ke kehidupan sipil melalui kebijakan amnesti dan program reintegrasi.
Selain kebijakan amnesti, JK menilai komunikasi langsung dengan para pemimpin kelompok perlawanan dan keterlibatan mediator netral diperlukan untuk membangun kepercayaan. Mediator, menurut dia, harus memiliki pemahaman mendalam terhadap persoalan serta dipercaya oleh seluruh pihak yang berunding.
“Dalam proses perdamaian, mediator harus dipercaya oleh kedua belah pihak. Tidak boleh memihak, harus memahami persoalan secara mendalam, dan memiliki kemampuan untuk membawa pihak-pihak yang bertikai duduk bersama,” ucap JK.
Pengalaman Indonesia dalam menyelesaikan konflik Aceh juga diperkenalkan kepada peserta konferensi melalui pemutaran film The Last Accord pada Minggu (08/11/2026). Dalam sesi tersebut, JK tampil bersama Hamid Awaludin dan Dino Patti Djalal untuk membahas perjalanan perundingan Helsinki yang mengakhiri konflik antara Pemerintah Indonesia dan GAM pada 2005.
JK menilai proses perdamaian Aceh memperlihatkan bahwa konflik yang berlangsung selama puluhan tahun tetap dapat diselesaikan apabila pihak-pihak yang bertikai memiliki kemauan untuk berunding dan menerima jalan tengah.
“Pengalaman Aceh membuktikan bahwa perdamaian itu mungkin dicapai, bahkan setelah konflik berlangsung puluhan tahun. Kuncinya adalah keberanian untuk berunding, saling percaya, dan kemauan untuk mencari jalan tengah,” katanya.
Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi upaya penyelesaian konflik di kawasan lain. Namun, penerapannya tetap membutuhkan penyesuaian terhadap kondisi politik, sejarah, dan akar persoalan di masing-masing negara. []
Redaksi 03