Kesaksian advokat Rustandi mengungkap bahwa pelaporan transaksi DR Law Firm ke kantor pajak disebut baru diselesaikan setelah pemeriksaan pada Juli 2026, sementara AVR Law Office telah melaporkan transaksinya sejak 2024.
JAKARTA – Pelaporan transaksi keuangan DR Law Firm ke kantor pajak yang disebut baru diselesaikan setelah pemeriksaan terhadap advokat Rustandi pada 2026 menjadi sorotan dalam sidang perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11/11/2026). Keterangan tersebut terungkap ketika jaksa penuntut umum membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Rustandi dan meminta konfirmasi mengenai riwayat pelaporan keuangan firma hukum itu.
Dalam pemeriksaan tersebut, Rustandi membenarkan keterangan bahwa transaksi DR Law Firm belum dilaporkan ke kantor pajak sejak firma itu berdiri. Ia kemudian menyebut pelaporan baru dibereskan setelah dirinya menjalani pemeriksaan pada 30 Juli 2026.
Jaksa juga menggali waktu penyelesaian pelaporan tersebut. Saat ditanya apakah pelaporan dilakukan setelah perkara mencuat, Rustandi membenarkan bahwa langkah itu dilakukan setelah perkara muncul. Keterangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan waktu antara awal operasional DR Law Firm dan penyelesaian pelaporan transaksi keuangannya.
Meski demikian, persidangan belum menguraikan nilai transaksi yang dimaksud, periode keuangan yang belum dilaporkan, maupun pihak yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan firma tersebut. Karena itu, keterangan Rustandi masih harus dinilai bersama bukti lain sebelum dapat ditarik kesimpulan hukum.
Rustandi juga memberikan keterangan mengenai AVR Law Office. Menurut dia, transaksi keuangan firma tersebut telah dilaporkan ke kantor pajak sejak 2024. Dengan demikian, berdasarkan kesaksian Rustandi, terdapat perbedaan waktu pelaporan antara AVR Law Office dan DR Law Firm.
Pemeriksaan terhadap riwayat pelaporan keuangan itu berlangsung dalam agenda pemeriksaan empat saksi yang dihadirkan jaksa. Selain Rustandi, jaksa menghadirkan advokat Albertus Yohanes Eko Purwanto dan Arif Taufik Wijaya, serta Stefanus Natanael yang disebut sebagai direktur PT Karya Indah Alam Sejahtera.
Keterangan para saksi menjadi bagian dari upaya penuntut umum membuktikan dakwaan terhadap para terdakwa. Namun, informasi mengenai administrasi keuangan DR Law Firm maupun AVR Law Office tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana atau menetapkan pihak yang harus bertanggung jawab. Penilaian atas relevansi keterangan tersebut berada pada majelis hakim setelah seluruh alat bukti diperiksa.
Dalam dakwaan, jaksa menyebut mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah diduga memeras pengusaha Tan Kian sebesar Rp55 miliar. Permintaan uang tersebut, menurut penuntut umum, diduga disampaikan melalui Ferry Yanto Hongkiriwang.
Febrie juga didakwa bersama Don Ritto dan Nurman Herin melakukan TPPU. Jaksa menguraikan nilai dana yang diduga terkait perkara mencapai Rp346.743.821.282 atau sekitar Rp346,7 miliar, ditambah 440.990 dolar Amerika Serikat (USD) yang diperkirakan bernilai sekitar Rp7,9 miliar.
Penuntut umum menyatakan dana yang diduga berasal dari tindak pidana itu disamarkan melalui pembelian sejumlah aset. Jaksa juga mengungkap temuan brankas yang disebut berisi emas seberat 74 kilogram serta dugaan pembelian sebuah kafe oleh Febrie bersama Don Ritto menggunakan dana hasil pencucian uang.
Seluruh uraian mengenai pemerasan, aliran dana, kepemilikan aset, dan pencucian uang tersebut merupakan bagian dari dakwaan jaksa yang masih harus dibuktikan di pengadilan. Para terdakwa tetap memiliki hak untuk memberikan bantahan dan mengajukan bukti pembelaan. Dengan demikian, keterangan Rustandi mengenai pelaporan transaksi firma hukum perlu ditempatkan sebagai salah satu materi pemeriksaan, bukan sebagai penentu kesalahan para pihak dalam perkara tersebut. []
Redaksi 01