Dua masyarakat adat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas pengecualian larangan pembakaran lahan agar praktik perladangan tradisional tidak disamakan dengan pembakaran ilegal untuk kepentingan komersial.
JAKARTA – Ketidakjelasan batasan pembakaran lahan atas nama kearifan lokal dinilai berpotensi mengancam hak masyarakat adat sekaligus membuka peluang penyalahgunaan aturan oleh pihak yang tidak memiliki tradisi perladangan turun-temurun. Persoalan tersebut mendorong dua masyarakat adat mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar pengecualian larangan pembakaran lahan memiliki batasan hukum yang lebih tegas.
Permohonan pengujian materiil itu diajukan pada Rabu (11/11/2026) terhadap Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Kedua pemohon tersebut adalah Putes Lekas, Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Barito Utara sekaligus perwakilan Masyarakat Adat Dayak Taboyan, serta Era Purnama Dewi, warga Kabupaten Kampar, Riau. Mereka meminta MK menegaskan bahwa pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang menjalankan praktik tersebut secara turun-temurun berdasarkan aturan adat.
Kuasa hukum pemohon dari VST and Partners, A. Fahrur Rozi, menilai rumusan aturan saat ini belum memberikan batasan yang jelas mengenai kelompok masyarakat yang berhak memperoleh pengecualian. Kondisi tersebut dinilai dapat dimanfaatkan pihak di luar masyarakat adat, termasuk pelaku pembukaan lahan untuk kepentingan usaha berskala besar.
“Kelompok non-masyarakat adat ini tidak memiliki sistem pengetahuan tradisional, tidak membuat sekat bakar, dan tidak tunduk pada kalender adat. Pembakaran liar inilah yang kemudian meluas menjadi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” ujar Rozi.
Menurut Rozi, praktik pembukaan lahan dengan metode tebas-bakar dalam tradisi berladang gilir balik masyarakat Dayak Taboyan memiliki aturan tersendiri. Pelaksanaannya mengikuti kalender musim, dilakukan secara kolektif, didahului pemberitahuan kepada pemilik ladang di sekitar lokasi, serta dilengkapi sekat bakar untuk mencegah api menjalar ke kawasan lain.
Putes Lekas menilai praktik perladangan tradisional yang diwariskan komunitasnya tidak dapat disamakan dengan pembakaran liar. Namun, ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, peladang adat kerap ikut disalahkan dan menghadapi ancaman pidana penjara hingga 10 tahun serta denda miliaran rupiah.
Kekhawatiran tersebut semakin menguat setelah terbit Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar. Kebijakan itu dinilai berpotensi mempersempit ruang masyarakat adat dalam menjalankan praktik perladangan tradisional apabila tidak disertai pembedaan yang jelas antara kegiatan adat dan pembakaran ilegal.
Dampak persoalan tersebut juga dirasakan pemohon lainnya. Era Purnama Dewi mengaku mengalami gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan sepanjang September hingga Oktober 2026. Ia menilai ketidakjelasan aturan turut memperlihatkan belum adanya ukuran normatif yang memadai untuk membedakan pembakaran bagi kebutuhan perladangan adat dengan pembakaran untuk kepentingan komersial.
Dalam permohonannya, kedua pemohon meminta MK menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai dengan batasan yang mereka ajukan.
Mereka mengusulkan agar pengecualian pembakaran lahan hanya diberikan kepada anggota masyarakat hukum adat yang telah menjalankan praktik tersebut secara turun-temurun, dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup atau subsisten. Luas lahan yang dibuka juga diusulkan maksimal dua hektare per kepala keluarga, menggunakan varietas tanaman lokal, serta wajib dilengkapi sekat bakar.
Selain itu, pengecualian tersebut diminta tidak berlaku untuk kegiatan usaha maupun pembukaan lahan yang dilakukan oleh atau untuk pemegang perizinan berusaha.
Permohonan ini menempatkan MK pada persoalan penting mengenai keseimbangan antara perlindungan lingkungan hidup, kepastian hukum, dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Kejelasan batasan pengecualian diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan alasan kearifan lokal sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi peladang tradisional yang menjalankan praktik sesuai ketentuan adat. []
Redaksi 03