Tawaran hadiah hingga Rp362 miliar oleh Amerika Serikat untuk memperoleh informasi program nuklir Iran memicu protes Teheran yang mendesak PBB dan IAEA mengecam kebijakan tersebut.
TEHERAN – Amerika Serikat (AS) menawarkan hadiah hingga US$20 juta atau sekitar Rp362 miliar untuk memperoleh informasi mengenai program nuklir Iran. Langkah Washington tersebut memicu kecaman Teheran karena dinilai sebagai upaya yang tidak pantas di tengah ketegangan kedua negara dan konflik yang melibatkan fasilitas nuklir Iran.
Pemerintah Iran tidak hanya mempersoalkan nilai hadiah yang ditawarkan, tetapi juga meminta lembaga internasional mengambil sikap terhadap kebijakan tersebut. Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dewan Keamanan PBB, dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengecam pengumuman pemerintah AS.
“Republik Islam Iran meminta Sekretaris Jenderal PBB, Dewan Keamanan, dan Direktur Jenderal IAEA untuk secara tegas dan tanpa keraguan mengecam pengumuman yang menjijikkan ini,” tulis Araghchi dalam surat yang ditujukan kepada ketiga pihak tersebut, sebagaimana dikutip AFP, Rabu, (11/11/2026).
Araghchi kembali menegaskan bahwa program nuklir Iran ditujukan untuk kepentingan damai. Teheran menilai tawaran imbalan tersebut sebagai tindakan yang menjijikkan dan disesalkan.
Program hadiah yang diumumkan AS itu disampaikan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) melalui media sosial X pada Jumat (6/11/2026). Program bertajuk Rewards for Justice tersebut menyediakan imbalan hingga US$20 juta serta kemungkinan pemindahan ke tempat aman bagi pihak yang memberikan informasi terkait program nuklir Iran.
Informasi yang dicari mencakup fasilitas, peralatan, hingga personel yang terlibat dalam program tersebut, termasuk para ilmuwan nuklir Iran.
Tawaran itu muncul di tengah perselisihan panjang mengenai aktivitas nuklir Teheran. Presiden AS Donald Trump berulang kali menyatakan program nuklir Iran pada dasarnya telah dimusnahkan setelah serangan singkat AS terhadap sejumlah fasilitas utama Iran dalam perang 12 hari antara Iran dan Israel pada Juni 2025.
Setelah perang tersebut, Iran melarang inspektur IAEA mengunjungi fasilitas nuklir yang dibom di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Larangan itu membuat akses pengawasan internasional terhadap lokasi-lokasi tersebut semakin terbatas.
Ketegangan kembali meningkat setelah perang antara Iran dan AS pecah pada 28 Februari 2026 dan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Dalam fase paling intens, serangan AS dan Israel kembali menghantam sejumlah lokasi nuklir Iran. Namun, skala kerusakan akibat serangan tersebut belum diketahui secara jelas.
Di tengah situasi tersebut, isu nuklir terus menjadi salah satu alasan yang digunakan Trump untuk membenarkan serangan terhadap Iran. Kebijakan itu juga menghadapi penolakan dari sejumlah pihak, termasuk warga AS.
Tawaran hadiah untuk memperoleh informasi nuklir Iran kini menambah dimensi baru dalam ketegangan kedua negara. Selain menghadapi tekanan militer, Teheran juga berupaya membawa persoalan tersebut ke forum internasional, sementara perkembangan pengawasan terhadap fasilitas nuklir Iran tetap menjadi perhatian dalam upaya mencegah eskalasi lebih lanjut. []
Redaksi 03