KPK memeriksa mantan Sekretaris Kabinet dan dua pihak swasta untuk menelusuri transaksi aset serta dugaan aliran gratifikasi Rp20,7 miliar kepada mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Muhammad Haniv.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penelusuran dugaan gratifikasi senilai Rp20,7 miliar yang menyeret mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv (MH), dengan memeriksa sejumlah saksi terkait transaksi aset dan dugaan pemberian uang kepada tersangka.
Pemeriksaan tersebut menyasar mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) berinisial DA serta dua pihak swasta berinisial HS dan WA. Ketiganya diperiksa sebagai saksi pada Rabu (11/11/2026) untuk mendalami dugaan transaksi dan aliran dana yang berkaitan dengan perkara MH.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan DA difokuskan pada transaksi jual beli aset yang melibatkan MH.
“Salah satu saksi yang diperiksa, yaitu DA, didalami berkaitan dengan transaksi jual beli aset dengan tersangka MH,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu malam, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Kamis, (12/11/2026).
Selain transaksi aset, penyidik juga menelusuri dugaan pemberian uang dari pihak swasta kepada MH. Pemeriksaan terhadap HS dan WA diarahkan untuk mengungkap pengetahuan serta keterlibatan mereka dalam dugaan penyerahan dana kepada tersangka.
“Untuk pihak-pihak swasta didalami berkaitan dengan dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh para pihak tersebut atas pengetahuannya kepada MH selaku tersangka,” katanya.
Penelusuran tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap keseluruhan pola penerimaan gratifikasi yang diduga melibatkan sejumlah perusahaan wajib pajak. Penyidik perlu mendalami hubungan antara transaksi aset, pemberian uang, dan sumber dana yang diduga diterima MH.
Dalam perkara ini, KPK menduga MH menerima gratifikasi dengan total mencapai Rp20,7 miliar. Dana tersebut diduga berasal dari beberapa sumber dan diterima dalam kurun waktu berbeda.
Rinciannya, sekitar Rp700 juta diduga diterima untuk sponsor acara peragaan busana anaknya. Selain itu, MH diduga menerima sekitar Rp10 miliar sepanjang 2013-2018 dalam bentuk mata uang asing.
KPK juga menduga terdapat penerimaan sekitar Rp10 miliar selama periode 2014-2022 dalam bentuk mata uang asing melalui perantara berinisial BSA.
Kasus dugaan gratifikasi tersebut mulai bergulir setelah KPK menetapkan MH sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Penyidik kemudian menahan MH pada 19 Agustus 2026.
Pemeriksaan terhadap mantan pejabat kabinet dan pihak swasta menunjukkan penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan penerimaan uang, tetapi juga menelusuri transaksi yang berpotensi berkaitan dengan pengelolaan atau perpindahan aset tersangka.
Pendalaman terhadap para saksi diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap asal-usul dana, pola transaksi, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. KPK juga diharapkan dapat menelusuri seluruh aset yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi guna memperkuat pembuktian dalam proses hukum. []
Redaksi 03