Puspom TNI mulai memeriksa prajurit aktif setelah KPK berkoordinasi terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai kebencanaan di BNPB.
JAKARTA – Dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal militer. Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) telah memeriksa sejumlah prajurit aktif yang diduga terkait perkara tersebut setelah menerima koordinasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan internal itu merupakan tindak lanjut atas surat yang dikirimkan lembaganya kepada pihak TNI. Koordinasi dilakukan agar institusi militer memperoleh gambaran utuh mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK.
“Ya beberapa hal juga sudah dikoordinasikan, termasuk pemeriksaan di internal TNI kami juga mendapatkan informasi soal itu, bahwa sudah dilakukan ya pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom TNI. Artinya sudah ditindaklanjuti apa yang KPK sampaikan melalui surat tersebut,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026), sebagaimana diberitakan Kompas, Jumat (13/11/2026).
Menurut Budi, Puspom TNI merespons positif koordinasi tersebut dengan menelusuri konstruksi perkara serta dugaan keterlibatan prajurit aktif. Dengan pemeriksaan itu, pihak TNI diharapkan telah memperoleh informasi yang diperlukan untuk menindaklanjuti perkara sesuai kewenangannya.
“Sehingga pihak TNI juga sudah mendapatkan secara utuh informasi dari adanya dugaan tindak pidana korupsi di BNPB,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait DSP kebencanaan di BNPB pada 14 Oktober 2026. Salah satu tersangka adalah Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga ahli mantan Kepala BNPB Suharyanto.
Selain Bima, KPK menetapkan Gabriel Purwaka Sigit (GPS), yang menjabat Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto. Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Gery P dan Syifa NG.
Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya menegaskan, penanganan perkara didasarkan pada dugaan perbuatan melawan hukum, bukan hubungan keluarga atau kedekatan seseorang dengan pejabat tertentu.
“Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subyek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum,” sambungnya.
Pemeriksaan internal oleh Puspom TNI menjadi bagian penting dalam koordinasi penanganan perkara yang diduga melibatkan personel militer. Proses hukum selanjutnya diharapkan berjalan sesuai kewenangan masing-masing lembaga, sekaligus memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. []
Redaksi 03