PT Tanalum Metal Alloy meminta perlindungan kepolisian setelah melaporkan dugaan perusakan pagar dan intimidasi saat pengukuran tanah, sementara keabsahan dasar penguasaan lahan masih memerlukan pemeriksaan.
JAKARTA – Perselisihan penguasaan lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, kini memasuki proses penanganan kepolisian setelah PT Tanalum Metal Alloy melaporkan dugaan perusakan pagar dan intimidasi saat kegiatan pengukuran tanah pada 9 November 2026. Di tengah permintaan perlindungan hukum, kepastian dasar penguasaan dan keabsahan hak atas tanah menjadi aspek penting yang perlu diperiksa oleh pihak berwenang.
Perusahaan melalui kuasa hukumnya, Faomasi Laia dan Westi Thio Rina Eci, meminta Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat (Polres Metro Jakarta Barat) menindaklanjuti laporan serta mengamankan kawasan tersebut. Permohonan itu disampaikan melalui surat tertanggal 10 November 2026.
Dalam keterangan tertulis pada Kamis (12/11/2026), Faomasi menyatakan permintaan pengamanan bertujuan mencegah tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan di lokasi.
“Surat tertanggal 10 November 2026 tersebut meminta kepolisian menindaklanjuti laporan serta mencegah tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan lokasi,” kata Laia dalam siaran pers tertulis.
Persoalan bermula ketika perusahaan membangun pagar pembatas lahan pada Senin (9/11/2026). Menurut keterangan dalam surat permohonan, sekelompok orang diduga mendatangi kawasan tersebut, merusak pagar, dan melakukan intimidasi terhadap perwakilan perusahaan.
PT Tanalum menyebut telah melaporkan kejadian itu melalui Laporan Polisi (LP) Nomor LP/B/3321/XI/2026/SPKT/POLRES METRO JAKARTA BARAT/POLDA METRO JAYA. Kuasa hukum meminta agar laporan tersebut diproses secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum.
Pada hari yang sama, Kantor Pertanahan Jakarta Barat juga melakukan pengukuran objek tanah di kawasan tersebut. Namun, kegiatan itu disebut turut diwarnai dugaan intimidasi terhadap sejumlah pihak yang berada di lokasi.
Faomasi juga mengungkapkan dugaan tekanan terhadap petugas dan unsur lingkungan agar menandatangani dokumen penolakan pengukuran tanah.
“Bahkan, terdapat dugaan pemaksaan terhadap petugas maupun unsur lingkungan untuk menandatangani surat penolakan pengukuran tanah. Namun, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian melalui keterangan para pihak terkait,” ujarnya.
Di sisi lain, kuasa hukum menyatakan penguasaan fisik lahan oleh perusahaan berasal dari peralihan penguasaan seseorang bernama M. Najib. Perusahaan turut menggunakan notulen rapat lingkungan Rukun Tetangga (RT) 003/Rukun Warga (RW) 006 tertanggal 10 Juli 2026 sebagai dokumen pendukung.
Meski demikian, penguasaan fisik dan notulen rapat lingkungan tidak dengan sendirinya menjadi bukti final kepemilikan tanah. Keabsahan hak atas objek tersebut tetap perlu ditelusuri melalui dokumen pertanahan, riwayat peralihan, serta pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.
Dalam permohonan perlindungan hukum, kuasa hukum juga mengaitkan dugaan kejadian dengan Pasal 262 dan Pasal 448 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Namun, penerapan ketentuan tersebut bergantung pada hasil penyelidikan dan pembuktian unsur tindak pidana oleh aparat berwenang.
PT Tanalum meminta kepolisian memberikan perlindungan agar aktivitas perusahaan di kawasan tersebut dapat berlangsung tanpa intimidasi maupun kekerasan. Sementara itu, dugaan perusakan, intimidasi, dan tekanan terhadap pihak yang terlibat masih harus diuji melalui proses pemeriksaan. Penelusuran riwayat tanah dan kejelasan status hukum objek lahan juga diperlukan agar perselisihan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan, sebagaimana diberitakan ChatNews, Jumat (13/11/2026). []
Redaksi 03