Eksekusi dua pria atas tuduhan terorisme di Arab Saudi menuai sorotan organisasi HAM setelah salah satu terpidana disebut masih berusia 14 tahun ketika terlibat dalam peristiwa yang menjadi dasar tuduhan, sekaligus memunculkan kembali kontroversi hukuman mati terhadap anak.
RIYADH – Pelaksanaan hukuman mati terhadap sejumlah warga yang diduga terlibat tindak pidana terorisme kembali menempatkan Arab Saudi dalam sorotan organisasi hak asasi manusia (HAM). Perhatian internasional menguat setelah dua pria dieksekusi pada Sabtu (14/11/2026), salah satunya disebut pernah berusia 14 tahun ketika terlibat dalam peristiwa yang menjadi dasar tuduhan terhadap dirinya.
Kedua pria tersebut, Fadel al-Safwani dan Jawad Qureiris, dieksekusi di Provinsi Timur setelah upaya hukum mereka ditolak Mahkamah Agung Arab Saudi. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menyatakan keduanya terbukti melakukan sejumlah tindak pidana, termasuk menembaki personel keamanan dan bergabung dengan organisasi teroris asing, sebagaimana dilansir SINDOnews, Minggu, (15/11/2026).
Namun, eksekusi terhadap Jawad Qureiris memunculkan persoalan serius terkait penerapan hukuman mati terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana ketika masih berusia anak-anak.
Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di London, Reprieve, menyebut Qureiris ditangkap pada Desember 2020. Ia dituduh terlibat dalam aksi demonstrasi serta aktivitas pengorganisasian melalui media sosial. Menurut kelompok tersebut, Qureiris baru berusia 14 tahun ketika peristiwa demonstrasi yang menjadi dasar tuduhan berlangsung.
Reprieve juga mengungkapkan bahwa Qureiris diduga mengalami penyiksaan hingga memberikan pengakuan palsu. Organisasi itu menilai vonis mati terhadapnya merupakan bagian dari tindakan yang disebut sebagai “aksi balas dendam” Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman terhadap keluarganya.
Kasus tersebut juga berkaitan dengan riwayat kekerasan yang dialami keluarga Qureiris. Reprieve menyatakan kakak tertuanya tewas di tangan pasukan keamanan Arab Saudi dalam aksi demonstrasi pada 2011. Sementara itu, dua saudara laki-lakinya yang lain dijatuhi hukuman penjara dalam jangka waktu panjang.
Persoalan eksekusi terhadap orang yang masih berusia anak-anak ketika diduga melakukan tindak pidana bukan kali pertama disorot. Reprieve mencatat, sejak Agustus 2025, Arab Saudi telah mengeksekusi lima pria yang ketika melakukan perbuatan yang dituduhkan masih berstatus anak-anak.
Kelima orang tersebut berasal dari keluarga Syiah di Provinsi Timur. Mereka dijerat perkara yang berkaitan dengan demonstrasi selama dan setelah gelombang Arab Spring pada 2011.
Provinsi Timur merupakan kawasan kaya minyak yang menjadi tempat tinggal sebagian besar komunitas minoritas Syiah di Arab Saudi. Negara kerajaan tersebut mayoritas penduduknya menganut Islam Sunni. Kondisi ini turut menjadi perhatian organisasi HAM yang menyoroti penanganan perkara demonstrasi dan penerapan hukuman mati terhadap kelompok minoritas.
Sorotan serupa sebelumnya disampaikan Human Rights Watch (HRW). Organisasi HAM internasional itu menyebut salah satu dari lima pria yang dieksekusi Arab Saudi pada bulan sebelumnya dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan ketika berusia 14 tahun.
Jejak eksekusi mati di Arab Saudi juga menunjukkan tingginya penggunaan hukuman tersebut dalam perkara terorisme. Sejak Januari 2026, sedikitnya 17 orang telah dieksekusi atas tuduhan terorisme, terutama di wilayah timur negara itu. Angka tersebut meningkat dibandingkan keseluruhan 40 eksekusi untuk berbagai perkara sepanjang 2025.
Berdasarkan penghitungan Agence France-Presse (AFP), jumlah eksekusi mati di Arab Saudi sepanjang 2026 telah mencapai 211 orang. Sementara itu, Amnesty International menempatkan Arab Saudi sebagai negara dengan jumlah eksekusi mati terbanyak ketiga di dunia selama periode 2022–2025, setelah China dan Iran.
Jeed Basyouni, Kepala Proyek Hukuman Mati untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) di Reprieve, mengkritik penerapan hukuman tersebut, terutama terhadap orang-orang yang masih berusia anak-anak ketika melakukan perbuatan yang dituduhkan.
“Di Arab Saudi di bawah kepemimpinan Mohammed bin Salman, hukuman atas perbedaan pendapat adalah kematian. Dalam dua tahun terakhir, kita telah melihat dengan sangat jelas bahwa hukuman ini juga berlaku bagi anak-anak,” kata Jeed Basyouni.
Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi mempertahankan penerapan hukuman mati dengan alasan menjaga ketertiban umum. Otoritas kerajaan juga menegaskan bahwa eksekusi hanya dilaksanakan setelah seluruh tahapan proses hukum dan upaya banding diselesaikan.
Perbedaan pandangan antara pemerintah Arab Saudi dan organisasi HAM tersebut kembali memperlihatkan kontroversi penerapan hukuman mati, terutama dalam perkara yang melibatkan dugaan tindak pidana ketika terdakwa masih di bawah umur. Kasus Qureiris diperkirakan akan terus menjadi perhatian internasional terkait perlindungan hak anak, keadilan peradilan, dan batas penerapan hukuman mati. []
Redaksi 03

