Ratusan Ribu Warga Kepung Prancis, Pemerintahan Macron Tertekan

Ratusan Ribu Warga Kepung Prancis, Pemerintahan Macron Tertekan

Bagikan:

Lebih dari 106.000 orang turun ke jalan di berbagai kota Prancis untuk memprotes mahalnya biaya hidup, rendahnya upah, kebijakan Presiden Emmanuel Macron, dan dugaan kekerasan aparat, sementara serikat pekerja menyiapkan aksi mogok lanjutan.

PARIS – Gelombang demonstrasi yang melibatkan lebih dari 100.000 orang kembali mengguncang Prancis di tengah meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap biaya hidup, rendahnya daya beli, dan tindakan aparat kepolisian. Aksi yang berlangsung di berbagai kota pada Sabtu (14/11/2026) itu juga memperlihatkan meluasnya tuntutan perubahan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.

Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sedikitnya 106.000 orang mengikuti demonstrasi tersebut, termasuk 24.000 peserta di Paris. Namun, organisasi mahasiswa memperkirakan jumlah massa yang turun ke jalan mencapai 200.000 orang.

Besarnya partisipasi masyarakat mendorong pemerintah mengerahkan sekitar 7.000 personel kepolisian dan polisi militer Gendarmerie untuk mengamankan jalannya aksi. Demonstrasi di sejumlah lokasi berlangsung damai, tetapi beberapa kota dilaporkan mengalami ketegangan hingga penggunaan gas air mata.

Aksi tersebut diinisiasi kelompok Yellow Vest atau Gerakan Rompi Kuning. Para demonstran menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat, mulai dari kenaikan biaya hidup, rendahnya upah, kebijakan pemerintah, dugaan kekerasan aparat terhadap warga sipil, hingga buruknya kondisi pendidikan.

Di Paris, demonstran juga menyanyikan lagu bernada perlawanan yang belakangan ramai beredar di media sosial. Liriknya menggambarkan semangat gerakan protes, termasuk seruan mogok kerja, sabotase, pendudukan wilayah, dan demonstrasi.

Di Lyon, sekitar 8.000 orang dilaporkan mengikuti demonstrasi. Sementara itu, di Marseille, jumlah peserta diperkirakan mencapai 3.500 orang. Sejumlah demonstran membawa poster bertuliskan liberté yang berarti kebebasan. Namun, situasi di beberapa kota tidak sepenuhnya kondusif setelah aparat menggunakan gas air mata untuk membubarkan atau mengendalikan massa.

Penggunaan gas air mata juga dilaporkan terjadi di Nantes, Bordeaux, hingga Paris. Sejumlah dokumentasi media lokal memperlihatkan kepulan asap menyelimuti area demonstrasi. Meski demikian, sebagian besar aksi di berbagai wilayah dilaporkan berlangsung tanpa kerusuhan besar.

Dalam aksi di Paris, demonstran menyuarakan perlawanan melalui lagu berbahasa Prancis yang belakangan viral di media sosial.

“J’ai deux passion: la fanfare, la revolution [saya punya dua bara: marching dan revolusi],” demikian saat para demonstran bernyanyi.

“Les greves et les sabotages, les ZAD et les manifs sauvages [mogok kerja dan sabotase, zona pendudukan dan demo],” lanjut mereka.

Gelombang protes tersebut merupakan kelanjutan dari ketegangan sosial yang berlangsung selama sebulan terakhir. Persoalan pendidikan, upah rendah, tekanan ekonomi, serta dugaan kekerasan aparat menjadi sejumlah isu yang terus memicu kemarahan masyarakat.

Situasi semakin kompleks setelah beberapa aksi yang awalnya berlangsung damai diwarnai tindakan kekerasan dan penjarahan di sejumlah kota. Pemerintah kemudian memperketat pengamanan, pengawasan transportasi, serta perizinan demonstrasi untuk mengantisipasi gangguan keamanan.

Tekanan terhadap pemerintahan Macron juga datang dari kalangan pekerja. Sejumlah serikat pekerja kembali menyerukan pemogokan pada Selasa setelah menolak rencana pemerintah menaikkan upah minimum sebesar 0,6 persen. Mereka menilai kenaikan tersebut terlalu kecil dibandingkan beban ekonomi yang harus ditanggung pekerja.

Rencana aksi itu sekaligus menghidupkan kembali semangat Gerakan Rompi Kuning (Gilets Jaunes) yang pertama kali mengguncang pemerintahan Prancis pada 2018. Gerakan tersebut awalnya dipicu kenaikan harga bahan bakar dan berkembang menjadi gelombang protes nasional yang berlangsung selama sekitar dua tahun.

Situs pelacak aksi Gerakan Rompi Kuning turut menyerukan mobilisasi massa untuk memperingati delapan tahun gerakan tersebut pada Selasa mendatang.

“Pada Selasa gerakan Rompi Kuning akan merayakan delapan tahun keberadaan mereka di semua tempat: di alun-alun dan di gerbang tol di seluruh Prancis,” demikian keterangan dalam situs pelacak protes Rompi Kuning, 17octobregilejaune.net.

Meluasnya demonstrasi dan rencana pemogokan pekerja menunjukkan bahwa persoalan ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih menjadi tantangan serius bagi Prancis. Pemerintah Macron kini menghadapi tekanan untuk merespons tuntutan publik, terutama terkait peningkatan kesejahteraan, perbaikan pendidikan, dan akuntabilitas aparat keamanan. []

Redaksi 03

Bagikan:
Headlines Internasional Konflik