Ahrie dan Eko Banding, Polri Siapkan Majelis Etik

Ahrie dan Eko Banding, Polri Siapkan Majelis Etik

Bagikan:

Polri akan membentuk Majelis KKEP banding setelah Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso mengajukan keberatan atas putusan pemecatan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA – Proses pemberhentian dua mantan perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso, memasuki tahap banding setelah keduanya menolak putusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Markas Besar (Mabes) Polri akan membentuk Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) banding untuk memeriksa permohonan tersebut. Proses ini menjadi tahapan lanjutan dalam penanganan pelanggaran kode etik yang menjerat kedua mantan pejabat Polri itu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, permohonan banding akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut,” ujar Trunoyudo, sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Rabu, (18/11/2026).

Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan dan keputusan majelis banding nantinya akan disampaikan kepada publik. Namun, selama proses tersebut berjalan, Ahrie dan Eko tetap menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Markas Komando (Mako) Brigade Mobil (Brimob), Kelapa Dua, Depok.

“Ketika nanti hasil putusannya kita tunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut,” jelasnya.

Sebelumnya, keduanya telah dijatuhi sanksi PTDH oleh Majelis KKEP Polri karena keterlibatan mereka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Pengajuan banding membuat putusan etik terhadap keduanya memasuki proses peninjauan melalui mekanisme internal Polri.

Dalam perkembangan penyidikan pidana, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tersebut. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang disebut menjabat Kepala Kantor Staf Presiden; Ahrie Sonta Nasution, mantan Kepala Divisi Hukum Polri; Eko Hadi Santoso, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri; serta Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP, dan/atau Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut temuan awal kepolisian, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo. Sejumlah pihak lain, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat, juga disebut menjadi korban.

Polri turut memulai penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut. Sementara itu, proses banding Ahrie dan Eko akan menjadi bagian penting untuk menentukan kelanjutan sanksi etik terhadap keduanya.

Keputusan majelis banding nantinya akan menentukan apakah sanksi pemecatan terhadap Ahrie dan Eko tetap berlaku atau mengalami perubahan. Di sisi lain, proses hukum atas dugaan penyadapan ilegal masih menjadi perhatian publik karena menyangkut perlindungan privasi dan keamanan komunikasi sejumlah tokoh. []

Redaksi 03

Bagikan:
Headlines Hukum Nasional