Tujuh Wilayah Polisi Ungkap Dugaan Korupsi, Kerugian Negara Rp19,53 Miliar

Tujuh Wilayah Polisi Ungkap Dugaan Korupsi, Kerugian Negara Rp19,53 Miliar

Bagikan:

Kortastipidkor Polri memublikasikan penanganan dugaan korupsi di tujuh wilayah kepolisian, dengan akumulasi estimasi kerugian negara dari enam perkara mencapai sekitar Rp19,53 miliar.

JAKARTA – Dugaan penyimpangan anggaran di sejumlah sektor pemerintahan menjadi sorotan setelah tujuh satuan kewilayahan kepolisian menangani perkara korupsi di berbagai daerah selama minggu kedua November 2026. Berdasarkan enam perkara yang telah memiliki estimasi kerugian negara, total kerugian diperkirakan mencapai Rp19,53 miliar. Angka tersebut belum mencakup satu perkara lain yang nilai kerugiannya belum diketahui.

Perkara-perkara itu mencakup dugaan penyimpangan belanja jasa publikasi, pembangunan pasar, fasilitas kesehatan, infrastruktur air bersih, pengelolaan dana desa, hingga anggaran operasional pemerintah daerah. Informasi tersebut tercantum dalam publikasi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Tujuh satuan kewilayahan yang menangani perkara tersebut meliputi Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut), Polda Sumatera Utara (Sumut), Polda Kalimantan Timur (Kaltim), Polda Maluku, Polda Riau, Kepolisian Resor (Polres) Seram Bagian Barat, serta Polres Bengkalis.

Di Sulut, penyidik mengusut dugaan penyimpangan belanja jasa iklan, reklame, film, dan pemotretan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2023–2024. Perkara tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp7,53 miliar. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus dengan nilai kerugian besar lainnya ditangani di Sumut. Penyidik mengusut dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga tahun anggaran 2022. Proyek dengan nilai sekitar Rp22 miliar itu diduga menyebabkan kerugian negara Rp5,03 miliar. Dalam perkara tersebut, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, di Kaltim, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim melakukan pemeriksaan tambahan dan menahan tersangka berinisial DN dalam perkara pembangunan Rumah Sakit Bekokong di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan publikasi Kortastipidkor Polri, dugaan kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai sekitar Rp4,16 miliar.

Di Maluku, penyidik menangani perkara dugaan penyimpangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tengah-Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, pada tahun anggaran 2018–2019. Kerugian negara dalam perkara itu diperkirakan mencapai Rp935,9 juta. Berkas perkaranya dilaporkan telah dinyatakan lengkap atau P-21.

Masih di wilayah Maluku, Polda Maluku juga menangani dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Siwang, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, tahun anggaran 2020. Seorang tersangka berinisial AS telah ditetapkan dalam perkara tersebut. Namun, informasi mengenai nilai kerugian negara belum tercantum dalam publikasi yang tersedia.

Penanganan dugaan korupsi dana desa juga berlangsung di wilayah hukum Polres Seram Bagian Barat. Penyidik mengusut pengelolaan DD Seruawan, Kecamatan Kairatu, untuk tahun anggaran 2022–2023. Perkara tersebut diperkirakan mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp451 juta. Kepala desa setempat berinisial AP telah ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun di Riau, penyidik menangani dugaan penyimpangan pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021–2022. Dugaan penyimpangan antara lain berkaitan dengan perjalanan dinas dan dokumen pertanggungjawaban. Kerugian negara dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai Rp1,42 miliar.

Jika dijumlahkan, enam perkara yang telah mencantumkan estimasi kerugian negara menghasilkan akumulasi sekitar Rp19,5269 miliar atau dibulatkan menjadi Rp19,53 miliar. Perhitungan ini belum memasukkan perkara pembangunan sarana air bersih Siwang karena nilai kerugian negaranya belum tersedia.

Sebagaimana diberitakan Djitu Berita, publikasi Kortastipidkor Polri tersebut memperlihatkan bahwa perkara dugaan korupsi yang ditangani tersebar pada berbagai jenis belanja dan proyek pemerintah. Meski demikian, setiap perkara memiliki konstruksi dan tahapan penanganan hukum yang berbeda.

Sejumlah kasus telah memasuki tahap penetapan atau penahanan tersangka, sedangkan perkara pengelolaan ADD dan DD Negeri Tengah-Tengah dilaporkan telah mencapai tahap kelengkapan berkas. Perkembangan tersebut masih perlu diikuti melalui proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan.

Keterbukaan informasi mengenai perkembangan perkara, pihak yang bertanggung jawab, serta pemulihan kerugian keuangan negara menjadi hal penting untuk memastikan penanganan kasus berjalan akuntabel. Seluruh proses hukum juga harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Penegakan hukum diharapkan berlangsung profesional dan transparan agar dugaan penyimpangan anggaran dapat ditangani sesuai ketentuan hukum serta mendorong pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih bertanggung jawab. []

Bagikan:
Korupsi Nasional