SAMBAS (Berita Borneo)-Belum lama ini muncul desakan kuat dari masyarakat Kabupaten Sambas agar dana hibah sebesar Rp. 80 M yang disinyalir bermasalah segera diusut tuntas. Tidak tanggung-tanggung Koordinator Komite advokasi dan Transparansi (Kastran) Kabupaten Sambas, Amirudin ajukan petisi online terkait persoalan dana hibah APBD Sambas, bertujuan minta aparat penegak hukum segera menindak tegas oknum nakal yang bermain.
Tak ayal lagi, petisi tersebut sampai saat ini, Selasa (8/9) sudah ada 300 orang yang telah menandatangani petisi yang artinya, para penanda tangan juga meminta agar pengusutan kasus tersebut dilakukan oleh pihak penegak hukum.
Tidak cukup melalui petisi, ternyata masyarakat yang tergabung tergabung dalam Aliansi Pergerakan Mahasiswa Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat melakukan demonstrasi saat prosesi pelantikan anggota DPRD Sambas periode 2019-2024.
Dalam demo tersebut ada sembilan tuntutan mahasiswa yang merupakan persoalan daerah itu yang harus diselesaikan dengan segera oleh wakil rakyat terpilih.
Menurut pengunjuk rasa, sembilan tuntutan tersebut adalah persoalan daerah ini yang harus diselesaikan oleh anggota DPRD Sambas terpilih sebagaimana tugas dan fungsinya yang melekat. Kita terus mendorong dewan saat ini harus betul-betul bekerja.
Diantara tuntutan yang mendesak menurut peserta aksi, agar mengusut tuntas soal dana hibah 2018 dan meminta penegak hukum turun lapangan. Kemudian mengusut tuntas soal Rumah Sakit Pratama dan membentuk pansus untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga rumah sakit tersebut bisa difungsikan.(Rachmat Effendi)