Kebijakan mutasi yang dilakukan Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang untuk 117 pejabat di lingkungan Pemkot Rabu (4/6) lalu disambut gembira sejumlah pimpinan LSM. Terlebih dengan dipindahkannya Endang Liansyah dari jabatan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) menjadi Staf Ahli Pembangunan Setkot Samarinda. Maklum, sejumlah LSM sempat berseteru dengan BLH, terkait permintaan data pertambangan di Kota Samarinda yang dinilai tidak transparan. Bahkan sempat pula melayangkan gugatan terkait itu sehingga sempat memanaskan hubungan.
“Kita sih cuma berharap supaya pimpinan baru di BLH Samarinda (Abdul Aziz, Red) itu bisa lebih transparan, punya kapabilitas, dan kredibel. Jangan sampai mengulangi kebiasaan yang dilakukan pimpinan sebelumnya. Karena tidak pernah terbuka soal data pertambangan,” kata Direktur Pokja 30, Carolus Tuah kepada wartawan, kemarin.
Ia menyebut selama ini pihaknya cukup geregetan dengan data pertambangan yang tak pernah dibuka ke publik. Padahal, ia bersama rekannya di LSM juga memiliki niat yang baik untuk bersama-sama membenahi persoalan lingkungan di kota ini. Namun saat ditanya seberapa besar harapan LSM terhadap Abdul Aziz, Tuah mengaku belum bisa berkomentar banyak.
“Kita lihatlah perkembangannya selama satu sampai tiga bulan ke depan. Kalau memang tidak ada perkembangannya. Wali kota juga harus bisa punya komitmen untuk mencabut dari jabatannnya. Biar tidak sampai menimbulkan reputasi buruk,” sebutnya.
Meski belum mengenal lebih dekat dengan Abdul Aziz, namun Tuah mengaku sudah cukup tahu tentang Kepala BLH yang baru tersebut. Karena sebelumnya yang bersangkutan memang pernah menjabat sebagai Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang. Bahkan pernah pula bertarung sebagai salah satu kandidat saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kutai Barat (Kubar).
“Semoga saja bisa memberikan yang terbaik bagi Kota Samarinda. Biar tidak sampai terkesan Samarinda ini menerima orang buangan,” timpalnya.
Sedangkan untuk Ibnu Araby yang dicopot dari Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) dan diamanatkan tugas baru sebagai Kepala Satpol PP, Tuah mengaku sedikit heran. Karena secara basis ilmu, Ibnu justru merupakan akademisi.
“Tapi soal yang itu kita tidak tahu banyak. Yang pasti, kita berharap supaya dengan mutasi ini bisa ada perbaikan kinerja ke depan,” tandasnya.
Lantas apakah kebijakan mutasi ini ada aitannya dengan fenomena politik seperti yang menjadi asumsi banyak pihak selama ini?
“Ya, namanya kebijakan mutasi itu pasti datangnya dari suatu proses politik. Hanya untuk yang ini kita belum bisa menyimpulkan. Termasuk kaitannya dengan Pilwali (Pemilihan Wali Kota, Red) 2015 nanti,” pungkas Tuah. [] RedFj/SP