PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Adam melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan di Jalan Mulawarman RT 41, Kelurahan Teritip, Balikpapan, Minggu (6/11/2022).
Pelaksanaan sosialisasi tersebut turut dihadiri perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Balikpapan, Lurah Teritip Muhammad Fajar, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Teritip Andi Mappafuli dengan pemateri Muhammad Thohir.
Muhammad Adam mengaku dari empat konsensus kebangsaan, ada kilas balik dari masyarakat yang mengusulkan mengembalikan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di dunia pendidikan setiap jenjang sampai perguruan tinggi.
“Saya pikir itu bagus, karena sebagai salah satu cara diberikan penguatan di masing-masing warga negara Indonesia untuk memahami konsensus empat pilar,” kata Adam yang dikenal warga sebagai bapak pembangunan semenisasi di Balikpapan Timur.
Empat pilar itu adalah Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinekaan Tunggal Ika.
Menindaklanjuti hal tersebut, Muhammad Adam mengatakan kewenangan itu sebenarnya berada di Pemerintahan Pusat, namun ia masih punya kolega untuk diupayakan.
“Tentu akan kita sampaikan di kementerian bahwa masukan seperti ini sudah bertahun-tahun agar dikembalikan pelajaran PMP dan P4 di berbagai jenjang pendidikan,” imbuhnya.
Menurutnya, hal itu bisa terjadi di era menuju pembaharuan ini. Mungkin bisa dibuatkan format baru yang tidak membuat orang, peserta didik menjadi bosan, kalau tidak bisa tatap muka bisa saja dilakukan secara online atau digital.
“Saya setuju ide itu bagaimana PMP dikembalikan, terus terang kalau kemarin setelah reformasi PMP ini apakah evaluasinya karena moral kita tidak berhasil sehingga dihilangkan. Tapi kalau menurut saya tidak lebih bagus dari pada sebelumnya,” tegasnya.
Terkait urgensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan wakil rakyat dari parlementeria. Diakuinya, ini berdasarkan hasil kunjungan kerja di masa reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sewaktu ke Kaltim.
“Tetapi sebelum mereka gelar reses, tahun lalu kita membuat program kerja DPRD Kaltim untuk masing-masing anggota setiap kunjungan daerah pemilihan ada materi yang disampaikan terkait ini. Tidak semata-mata sosialisasi perda dan reses, jadi kita sampaikan hal itu,” ucapnya.
“Mungkin maksud dari gelaran tersendiri ini untuk generasi kita bisa memahami seperti apa implementasi nilai-nilai Pancasila seperti apa sih dalam aplikasi di kehidupan sehari-hari, terus UUD 1945 tentang bagaimana sistem pemilihan katakanlah ketua Rukun Tetangga yang demokratis,” jelasnya.[]
Penulis: Agus P. Sarjono