Pemkab Fasilitasi FKP Regsosek Untuk Optimalkan Peran

Pemkab Fasilitasi FKP Regsosek Untuk Optimalkan Peran

ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Peran Ketua RT, Kades, Lurah dan Camat dalam rangka pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar pada Selasa (11/04/23).

Rakor tersebut dipimpin oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Akhmad Taufik Hidayat, Plt. Bappeda Sy. Vanesa Vilna, dan Kepala BPS Kukar Nur Wahid, serta Kepala OPD terkait dan undangan lainnya.

Bupati Edi Damansyah mengatakan Pemkab Kukar akan melakukan Regsosek yang dilaksanakan oleh BPS. Dirinya ingin peran camat ini di optimalkan dalam mengawal FKP ini. Jadi ada proses yang sudah dilakukan pada data yang sudah di pegang para camat, itu DTKS yang sudah terverifikasi. Selain itu juga ada data P3KE. “Saya minta nanti dua data tersebut dijadikan basis sebagai landasan FKP. Dan saya tidak ingin nantinya FKP hanya jadi formalitas. Makanya harus ada optimalisasi peran ketua RT, Kepala Desa, Lurah, Puskesos, Kasi Kesra di Desa untuk sama-sama mengawal proses ini, jangan sampai nanti ada yang berhak tertinggal dan yang tidak berhak masuk kemiskinan.” ungkapnya.

Edi mengingatkan bahwa data kesejahteraan sosial ini sebagai dasar rumusan pengambilan kebijakan daerah, kalau data ini nanti tidak akurat maka landasan kebijakan tersebut akan bisa. Untuk itu harus hati-hati dalam mengambil kebijakan yang berbasis data. “Sampai hari ini masih terjadi pemutakhiran data itu belum optimal, kita juga terbatas kapasitas SDM pengelola data baik dari tingkat RT sampai ke atas, banyak orangnya tapi sedikit yang benar-benar ahli.” jelasnya

Lanjutnya, kurang juga koordinasi antara pengguna data dan penyedia data, selain itu juga integritas para pengelola data kita ini bisa dikatakan masih sangat kurang. Sehingga data yang di usulkan sering tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Jadi saya minta tolong ini di optimalkan, harus maksimal dan sesuai realitas di lapangan datanya, makanya kita fasilitasi dengan pendampingan dan supervisi pada kualitas pengelolaan data di setiap jenjang.” tutupnya.

Advertorial Nasional Pemkab Kutai Kartanegara