ADVETORIAL – Saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Penjabat (Pj) Gubernur) Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menegaskan, upaya memenuhi kebutuhan bahan pokok di Kaltim diperlukan usaha bersama. Sehingga pemenuhan kebutuhan pokok tidak selalu bergantung dengan daerah-daerah di luar Kalimantan.
“Kita baru saja membuka rakorda ini sebagai rutinitas menjelang HBKN, namun perlu juga dievaluasi. Kita jangan terjebak dengan rutinitas saja,” ujar Pj Gubernur dalam kegiatan yang digelar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kaltim di Hotel Fugo Samarinda, Kamis (16/11/2023). Acara diikuti perwakilan kabupaten/kota se-Kaltim, perangkat daerah terkait lingkup Pemprov Kaltim serta stakeholder terkait.
“Yang terpenting adalah mengambil hikmah dari acara-acara seperti ini. Ada HBKN faktanya terjadi kenaikan harga, persoalannya adalah pasokan. Lalu kan harus ada ikhtiar, jangan kemudian menyerah. Jangan kita menunggu pasokan dari orang lain, yang selama ini dipasok dari Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa,” sambung Akmal Malik.
Untuk itu, lanjut Akmal, perlu melakukan transformasi pertanian, terutama memanfaatkan teknologi pertanian modern, di mana penanaman dan panen bisa direncanakan, serta tidak tergantung musim seperti pertanian tradisional. Akmal menyebut salah satu teknologi pertanian modern yang dapat dikembangkan di Kaltim adalah greenhouse.
“Ada yang mengatakan tidak bisa Pak, tanah di Kaltim tidak subur. Sekarang banyak solusinya, salah satunya dengan pertanian modern, seperti greenhouse,” sanggah Akmal.
Padahal, jika saja dilakukan secara masif, misalkan untuk dua daerah Samarinda dan Balikpapan, maka bisa menghasilkan pasokan sayur dan buah di Kaltim. Seperti sayur, pokcoi, selada itu 30 hari bisa panen. Cabai bisa dipanen tiga bulan atau melon bisa dipanen 76 hari.
“Kan bisa memperkirakan dan tidak memerlukan media yang besar. Jadi ini jangan hanya melibatkan Disperindagkop dan UKM, tapi Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, serta semua stakeholder harus terlibat,” tegasnya.
Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim Heni Purwaningsih melaporkan pelaksanaan rakorda ini merupakan salah satu upaya menghadapi HBKN, yaitu Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, khususnya terkait dengan stabilitas harga dan stok bahan pokok.
Seluruh stakeholder terkait melakukan koordinasi dan sinergi dengan harapan semua pihak dapat berperan aktif melaporkan perkembangan situasi di lapangan untuk dapat segera mengambil langkah-langkah menjelang Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
“Dalam pemantauan dan pengawasan di lapangan, stok kebutuhan barang pokok tersedia cukup untuk kurun waktu dua bulan ke depan. Tidak ada gejolak harga. Ada lima komoditi ada indikasi kenaikan harga, yaitu beras, cabai, bawang merah, daging ayam dan gula pasir,” ungkap Heni melaporkan. (ADV/AJS/DISKOMINFO)