JAKARTA – Pemerintah masih akan melakukan impor beras di 2024. Badan Pangan Nasional (BPN) menyebut impor itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saat hasil panen dari petani masih rendah di semeter pertama atau awal tahun ini.
Kepala BPN Arief Prasetyo Adi mengatakan berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras bulanan pada, Januari 2024 sebesar 0,9 juta ton (900 ribu ton) dan, Februari 2024 sebesar 1,3 juta ton. Ini berada di bawah rata-rata konsumsi beras bulanan yang diperkirakan sebesar 2,5 juta ton.
“Kita tidak bisa menunggu stok habis sehingga perlu antisipasi agar stabilitas pangan tetap terjaga. Jadi kita perlu siapkan beberapa bulan ke depan. Apalagi dampak El Nino terhadap penurunan produksi itu, baru terasa dua atau tiga bulan berikutnya. Nah, pada saat yang sama kita juga terus menggulirkan bantuan pangan beras sebagai bantalan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk mengendalikan inflasi,” kata Arief dalam keterangannya dikutip, Senin (08/01/2024).
Ia menegaskan kebijakan importasi itu dilakukan demi menjaga keseimbangan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Arief mengatakan, kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah untuk mengantisipasi defisit neraca bulanan. Pada saat yang sama, bantuan pangan beras terus digulirkan kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi.
Meski demikian, menurutnya yang paling utama dalam pemenuhan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) harus dari produksi dalam negeri. Untuk itu pihaknya juga mendorong melalui optimalisasi serapan hasil produksi petani pada musim panen mendatang.
“Sebetulnya yang paling penting adalah adanya kepastian offtake hasil produksi petani dan peternak kita, sehingga sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi), silakan sedulur petani dan peternak berproduksi. Nanti badan usaha milik negara (BUMN) pangan ditugaskan untuk menyerap dengan fungsinya sebagai standby buyer,” ujar Arief.
Arief meminta Perum Bulog (Badan Urusan Logistik) dan BUMN pangan untuk bersiap menyerap hasil produksi petani dengan harga yang baik. “Nanti jika sudah waktunya, Perum Bulog bersinergi dengan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan koperasi untuk menyerap hasil produksi petani,” kata Arief.
Untuk penyerapan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan plafon pinjaman yang dapat diberikan subsidi bunga dengan skema penjaminan dari pemerintah. Pinjaman hingga Rp 28,7 triliun adalah yang dapat diberikan subsidi bunga oleh pemerintah kepada BUMN Pangan, yaitu Perum Bulog dan ID FOOD.
Selaras dengan dorongan penyerapan produksi dalam negeri tersebut, Arief juga menekankan bahwa tugas dan fungsi NFA sebagai institusi pemerintah di sektor pangan, harus memastikan stabilitas pangan tetap terjaga dengan adanya stok yang secured dan memadai.
“Tentunya Badan Pangan Nasional ditugaskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa apapun kondisinya kita semua harus punya stok pangan strategis yang kuat, khususnya yang diamanatkan dalam Perpres (Peraturan Presiden) 125 tahun 2022 tentang Pengelolaan CPP yaitu beras, jagung, kedelai, daging ruminansia, ayam, telur, gula konsumsi.
Untuk itu, perumusan kalkulasi tentang berapa produksi akhir tahun, kemudian proyeksi produksi, dan konsumsi itu benar-benar dihitung bersama KL (kementerian lembaga) terkait,” pungkas dia.
Redaksi02