JAKARTA – Amerika Serikat menyita pesawat Presiden Venezuela Nicolas Maduro, karena diduga dibeli dan diselundupkan secara ilegal untuk digunakan Maduro dan kroninya.
Dalam sebuah pernyataan, Jaksa Agung AS Merrick Garrland mengatakan Departemen Kehakiman telah menyita sebuah pesawat yang diduga dibeli secara ilegal seharga US$16 juta melalui perusahaan cangkang.
Pesawat Dassault Falcon 900EX itu dibeli dari sebuah perusahaan di Florida, dan diekspor secara ilegal pada April 2023 dari AS ke Venezuela melalui Karibia.
“Pesawat itu digunakan untuk perjalanan internasional Maduro, dan terbang hampir secara eksklusif ke dan dari pangkalan militer di Venezuela,” demikian pernyataan Departemen Kehakiman AS, dikutip Media.
Catatan menunjukkan bahwa penerbangan terakhir pesawat itu tercatat pada Maret, terbang dari Caracas ke ibu kota Dominika, Santo Domingo.
Seorang pejabat tinggi dari Republik Dominika mengatakan pesawat itu sedang berada di wilayah Dominika untuk menjalani perawatan berkala, saat disita oleh otoritas AS.
Menteri Luar Negeri Republik Dominika, Roberto Alvarez, mengatakan pemerintahnya menerima perintah dari pengadilan nasional pada Mei lalu untuk “melumpuhkan” pesawat itu.
AS meminta pesawat itu dilumpuhkan sehingga mereka dapat mencari bukti yang terkait dengan kegiatan penipuan, penyelundupan barang untuk kegiatan terlarang, dan pencucian uang.
“Ini mengirimkan pesan ke seluruh petinggi. Penyitaan pesawat kepala negara asing adalah hal yang belum pernah terjadi dalam kasus pidana. Kami mengirimkan pesan bahwa tidak seorang pun kebal hukum, tidak seorang pun kebal terhadap sanksi AS,” demikian pernyataan seorang pejabat AS.
Menanggapi penyitaan ini, pemerintah Venezuela menyebutnya sebagai tindakan pembajakan. Venezuela juga menuduh Washington meningkatkan agresi terhadap pemerintahan Maduro, usai hasil pemilu yang diwarnai sengketa pada Juli lalu.
“Sekali lagi pihak AS dalam praktik kriminal berulang telah secara ilegal menyita pesawat yang telah digunakan oleh presiden, membenarkan tindakannya dengan pemaksaan yang secara ilegal dan sepihak diterapkan di seluruh dunia,” kata pernyataan pemerintah Venezuela.
“AS telah menunjukkan bahwa mereka menggunakan kekuatan ekonomi dan militer untuk mengintimidasi dan menekan negara-negara seperti Republik Dominika, agar bertindak sebagai kaki tangan dalam tindak pidananya,” lanjut pernyataan itu.
Selama bertahun-tahun, pejabat AS berupaya menghentikan aliran senilai miliaran dolar ke rezim Maduro. Homeland Security Investigations bahkan telah menyita puluhan kendaraan mewah dan aset lainnya yang akan dibawa ke Venezuela.
AS baru-baru ini juga menekan pemerintah Venezuela untuk segera merilis data spesifik pasca pilpres, dengan alasan kekhawatiran mengenai kredibilitas kemenangan Maduro.
Awal tahun ini, AS memberlakukan kembali sanksi terhadap sektor minyak dan gas Venezuela, sebagai respons atas kegagalan pemerintah Maduro untuk mengizinkan “pemilu yang inklusif dan kompetitif”. []
Redaksi08