BONTANG – DPRD Bontang menyuarakan rekomendasi penting terkait alokasi anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dinilai terlalu besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang.
Sebagaimana dilansir dari TribunKaltim.co, Usulan ini muncul dalam upaya mendorong efisiensi penggunaan anggaran dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Wakil Ketu DPRD Bontang dari dari Partai PDIP Maming, menyampaikan bahwa meskipun kegiatan Bimtek memiliki peran penting dalam peningkatan kapasitas, besaran anggarannya perlu dikaji ulang.
Pada tahun 2024, anggaran untuk Bimtek mencapai Rp 162 miliar atau sekitar 65 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut daerah.
“Bimtek itu penting, tapi perlu dipertimbangkan urgensinya. Tidak semua harus dilakukan, dan alokasinya harus lebih bijak. Pada 2025, kami mengusulkan agar anggaran Bimtek dibatasi,” ujar Maming saat dihubungi, Kamis (24/10/2024).
Maming menambahkan bahwa alokasi anggaran Bimtek yang setara dengan hampir 80 persen, dari PAD menimbulkan kekhawatiran jika kemandirian fiskal daerah belum tercapai.
Menurutnya, perlu ada pembatasan agar anggaran daerah bisa difokuskan pada program-program yang lebih prioritas
Ia mengklaim DPRD Bontang secara tegas meminta agar anggaran Bimtek di tahun 2025 nanti dikurangi demi efektivitas penggunaan APBD yang lebih optimal.
“Kami tidak menolak Bimtek, tapi porsinya harus seimbang dengan kebutuhan lainnya yang lebih mendesak untuk kepentingan daerah,” lanjutnya.
Sementara itu dihubungi terpisah, Kepala Bapenda Bontang, Syahruddin, menjelaskan bahwa realisasi PAD 2024 masih dalam proses dan data terkait target pencapaian akan dirilis setelah penghitungan final dilakukan.
“Datanya masih terus bergerak, nanti akan kami sampaikan jika sudah ada hasilnya,” terangnya.[]
Putri Aulia Maharani