JAKARTA – Dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menegaskan pentingnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Ia meminta pemerintah menjamin setiap anak bangsa memperoleh akses pendidikan yang adil, tanpa terkecuali.
Menurut Puan, Hardiknas seharusnya tidak hanya diperingati secara seremonial, tetapi menjadi ajang refleksi terhadap komitmen negara dalam mewujudkan amanat konstitusi mengenai hak atas pendidikan.
“Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar perayaan simbolik. Ini adalah momentum refleksi dan sekaligus pengingat bahwa pendidikan adalah janji konstitusi yang harus diwujudkan untuk seluruh anak bangsa tanpa terkecuali, baik yang tinggal di kota maupun di pelosok negeri,” ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (2/5).
Ia menyoroti bahwa ketimpangan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan besar, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Minimnya infrastruktur dasar seperti listrik, internet, serta tenaga pengajar menjadi hambatan yang masih nyata.
“Akses pendidikan yang adil dan layak masih menjadi kemewahan bagi sebagian anak Indonesia di daerah terpencil. Banyak sekolah di pelosok berdiri tanpa guru tetap, tanpa listrik, tanpa jaringan internet, bahkan tanpa bangku yang memadai,” lanjutnya.
Tak hanya itu, jarak tempuh yang jauh dari rumah ke sekolah juga menjadi penghalang bagi anak-anak di wilayah 3T untuk menikmati pendidikan dasar.
“Anak-anak di daerah tertinggal masih harus berjalan kaki berjam-jam untuk bersekolah. Ini menunjukkan kita belum sepenuhnya merdeka dalam pendidikan,” ungkap Puan.
Mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, Puan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi dalam memperkuat layanan pendidikan secara menyeluruh. Ia menekankan perlunya keberpihakan anggaran yang adil dan berani, khususnya untuk membangun infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tertinggal.
Selain soal akses dan kualitas pendidikan, Puan juga menaruh perhatian pada kondisi para guru. Ia menilai penghormatan terhadap profesi guru tidak cukup dilakukan melalui seremoni semata.
“Pemerintah harus memastikan bahwa penghormatan terhadap guru tidak cukup dengan seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui rekrutmen yang adil, pengangkatan yang transparan, gaji yang manusiawi, serta jaminan sosial yang pasti,” ujarnya.
Puan juga menyinggung tantangan sosial yang terjadi di lingkungan pendidikan, seperti kasus perundungan, kekerasan, dan kenakalan remaja. Menurutnya, persoalan tersebut harus ditangani dengan pendekatan yang manusiawi, berbasis data, dan melibatkan pihak yang kompeten.
“Kebijakan yang diambil harus berdasarkan basis data yang jelas dan sebaiknya difokuskan pada pendidikan karakter dan psikologi serta memerhatikan unsur sosial budaya sebagai kekuatan utama dalam mencegah kenakalan anak,” jelas cucu Proklamator RI tersebut.
Menutup pesannya, Puan menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan menjadikan pendidikan sebagai prioritas nasional. Ia menegaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat konstitusi yang tak boleh diabaikan.
“Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025 kepada para guru dan semua tenaga pendidik, kepada anak-anak kami peserta didik yang merupakan harapan bangsa, serta kepada seluruh elemen masyarakat termasuk keluarga sebagai garda terdepan pendidikan anak,” pungkasnya.[]
Putri Aulia Maharani