SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam menyelesaikan persoalan perumahan rakyat, khususnya terkait rumah tidak layak huni (RTLH) dan backlog kebutuhan rumah. Hal ini ditegaskan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara penandatanganan Nota Kesepakatan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Gedung Gardhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat malam (20/06/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi menyampaikan keyakinannya bahwa dalam lima tahun ke depan, seluruh persoalan RTLH dan backlog di wilayahnya bisa tertangani secara tuntas, berkat sinergi yang dibangun antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan sektor swasta.
“Dengan per tahun ada sebanyak 17.000 ribu perbaikan RTLH, maka tidak ada lagi rumah miskin ekstrem atau RTLH di tempat kita. Begitu juga dengan backlog, makanya kami kumpulkan bupati/wali kota untuk memvalidkan data,” tegasnya.
Program strategis “Satu Kepala Keluarga, Satu Rumah Layak Huni” menjadi dasar upaya percepatan tersebut. Program ini sudah dikaji secara fiskal, dan telah disiapkan melalui berbagai sumber pembiayaan.
Tahun 2025, Pemprov Jateng menargetkan pembangunan dan perbaikan 26.356 unit rumah. Angka ini terdiri dari 17.510 unit bersumber dari APBD provinsi (17.000 unit RTLH dan 510 unit backlog), 6.776 unit dari APBD kabupaten/kota, serta 2.070 unit melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Gubernur Luthfi menilai bahwa penyediaan rumah layak huni bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan indikator penting untuk menekan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, sinergisitas dan gotong royong semua pihak dianggap sangat vital dalam menyukseskan program ini.
Kesepakatan tersebut juga melibatkan sejumlah pihak strategis seperti Bank Jateng, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), sebagai langkah awal untuk menyusun basis data yang kuat dan akurat.
“Kesepakatan itu di antaranya adalah bagaimana nanti bisa membuat formulasi terkait data-data perumahan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Tengah,” kata Luthfi.
Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Ardiyansah, menambahkan bahwa sektor perumahan kini menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan masuk dalam prioritas nasional.
Menurut Aziz, berdasarkan data 2024, masih ada sekitar 26,9 juta rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah tidak layak huni dan backlog nasional mencapai 9,9 juta. Untuk itu, target pengurangan backlog dan RTLH nasional ditetapkan mencapai 3 juta unit.
“Bicara pengurangan backlog dan RTLH, penyediaan data dan pendataan perumahan menjadi penting. Dari data tersebutlah kemudian kebijakan-kebijakan dikeluarkan dan diarahkan,” ujar Aziz.
Melalui nota kesepakatan ini, juga akan direalisasikan program pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN), melalui Tapera dan KPR Sejahtera, sebanyak sekitar 20.000 unit di Jawa Tengah. []
Diyan Febriana Citra.