ADVERTORIAL – Kecamatan Samboja kini resmi menjadi bagian dari kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara (IKN), meliputi seluruh wilayah administratifnya termasuk Samboja Barat dan sebagian wilayah Muara Jawa. Namun, meskipun telah masuk dalam delineasi IKN, hingga saat ini pembangunan fisik yang dikerjakan langsung oleh Otorita IKN belum terlihat di kawasan tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Camat Samboja usai menghadiri pelantikan Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, di Gedung DPRD Kukar, Jumat (20/06/2025). Menurutnya, seluruh aktivitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Samboja masih ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. “Untuk sementara, pembangunan dari IKN sendiri itu belum ada, belum ada sama sekali. Kecuali pelatihan-pelatihan untuk pengembangan SDM. Kalau menyentuh fisik, infrastruktur, belum,” jelasnya.
Camat Samboja juga menegaskan bahwa tidak ada satu pun wilayah Samboja yang luput dari penetapan delineasi IKN. “Bukan cuma hampir, memang semua wilayah Kecamatan Samboja itu masuk delineasi Ibu Kota Negara,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa meskipun landasan hukum untuk peralihan kewenangan dari Pemkab Kukar ke Otorita IKN telah disiapkan, pelaksanaan teknis di lapangan masih belum berjalan. Kepastian mengenai waktu peralihan juga belum ditetapkan. “Dari kemarin-kemarin sudah ada aturannya, cuma peralihannya ini belum ada. Dari kabupaten sendiri belum ada memberikan keputusan, sehingga semua pembiayaan, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun infrastruktur, masih ditangani Pemkab Kukar,” katanya.
Untuk saat ini, seluruh urusan administrasi pemerintahan, pengelolaan anggaran, serta program pembangunan di Samboja tetap berada di bawah kendali Pemkab Kukar. Para ASN di wilayah tersebut pun masih menjalankan tugas dengan menggunakan skema anggaran dari kabupaten.
Dengan kondisi ini, Camat Samboja berharap ada kejelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai mekanisme peralihan kewenangan. Sinkronisasi kebijakan antara Pemkab Kukar dan Otorita IKN dinilai sangat penting agar proses pembangunan di Samboja dapat berjalan lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. “Kami tentu berharap ke depannya ada kejelasan mengenai proses peralihan ini, supaya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Samboja bisa berjalan lebih efektif dan sinergis dengan Otorita IKN,” pungkasnya.
Seiring dengan status Samboja sebagai bagian dari IKN, masyarakat pun menaruh harapan besar agar proses transisi ini segera rampung, sehingga berbagai program pembangunan dapat dirasakan secara merata dan mendorong kemajuan di seluruh wilayah. []
Penulis: Eko Sulistyo | Penyunting: Nuralim