Kejati Kalimantan Utara menahan dua tersangka dan menggeledah empat lokasi di Jakarta dalam penyidikan dugaan penyimpangan fasilitas kredit investasi Rp759,42 miliar kepada PT Sebaung Sawit Plantation.
KALIMANTAN UTARA – Dugaan penyimpangan pemberian kredit investasi senilai Rp759,42 miliar kepada PT Sebaung Sawit Plantation (SSP) menyeret dua pejabat perusahaan dan perbankan ke proses hukum. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara (Kejati Kaltara) menetapkan Direktur Utama SSP berinisial TKSD dan pejabat PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk yang kini bernama PT Bank Raya Indonesia Tbk berinisial BF sebagai tersangka dalam perkara yang diduga melibatkan rekayasa dokumen serta pencairan kredit tanpa penerapan prinsip kehati-hatian perbankan.
Kedua tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bulungan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Penetapan tersangka tersebut merupakan perkembangan penyelidikan dugaan penyimpangan fasilitas kredit yang berlangsung dalam rentang 2017 hingga 2025.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltara Samiaji Zakaria mengungkapkan, penahanan dilakukan setelah tim penyidik memperoleh perkembangan dalam penanganan perkara tersebut.
“Selanjutnya kami Tim Penyidik melakukan Upaya Paksa berupa Penahanan di Rutan Polresta Bulungan selama 20 hari kedepan,” tegas Aspidsus Kejati Kaltara, Samiaji Zakaria dalam keterangan persnya diterima Quartal.id, Rabu (11/11/2026).
Dua tersangka yang ditahan masing-masing TKSD (65), selaku Direktur Utama PT SSP, dan BF (58), yang menjabat Group Head PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk atau Bank Raya Indonesia Tbk.
Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, persoalan bermula dari pemberian tiga fasilitas kredit investasi kepada PT SSP sejak 2017. Ketiga fasilitas tersebut terdiri atas kredit KSU dengan PT SSP sebagai mitra avalis senilai Rp169,57 miliar, kredit langsung kepada PT SSP sebesar Rp407,35 miliar, serta pembiayaan pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) senilai Rp182,50 miliar.
Akumulasi ketiga fasilitas kredit tersebut mencapai Rp759.426.104.000. Nilai itu masih menjadi bagian dari proses penghitungan kerugian keuangan negara yang sedang diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara.
Penyidik menduga pengajuan kredit oleh TKSD menggunakan dokumen yang telah direkayasa. Sementara itu, BF bersama sejumlah pihak lain di lingkungan perbankan diduga tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam proses analisis dan persetujuan kredit.
Dugaan penyimpangan tersebut berkaitan dengan proses analisis risiko dan analisis kredit yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan sebelum fasilitas pembiayaan disetujui. Dokumen yang menjadi perhatian penyidik meliputi Memorandum Analisis Risiko (MAR) dan Memorandum Analisis Kredit (MAK).
Setelah fasilitas kredit dicairkan, dana tersebut diduga tidak digunakan sesuai tujuan awal pengajuan. Penyidik menemukan indikasi penyaluran dana ke sejumlah perusahaan afiliasi serta penggunaan melalui bilyet giro. Kondisi tersebut kemudian dikaitkan dengan terjadinya kredit macet yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara pada PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.
Untuk memperkuat pembuktian, tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Kaltara melakukan penggeledahan di empat lokasi di Jakarta selama empat hari, mulai Senin (26/10/2026) hingga Kamis (29/10/2026).
Lokasi yang digeledah mencakup kediaman pribadi TKSD, kantor PT SSP, kantor pusat Bank Raya Agroniaga Tbk, serta aset lainnya di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kaltara Andi Sugandi menjelaskan, penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan bukti yang dapat memperjelas konstruksi perkara serta memperkuat pertanggungjawaban hukum para tersangka.
“Penggeledahan ini dilakukan guna memperkuat alat bukti maupun barang bukti terkait penanganan perkara dugaan fasilitas kredit investasi yang disinyalir kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Dari kegiatan penggeledahan tersebut, tim berhasil menyita sejumlah dokumen penting dan aset milik Tersangka TKSD untuk menambah dan memperkuat alat bukti,” terang Andi Sugandi.
Penyidikan perkara tersebut secara resmi dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Kaltara Nomor Print-180/O.5/Fd.2/04/2026 juncto Nomor Print-314/O.5/Fd.2/06/2026.
Dugaan pelanggaran yang disoroti penyidik berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ketentuan tersebut mengatur kewajiban bank dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian.
Kejati Kaltara menyatakan penyidikan belum berhenti pada dua tersangka yang telah ditahan. Tim masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk mereka yang diduga memiliki tanggung jawab dalam proses pengajuan, analisis, persetujuan, hingga penggunaan fasilitas kredit.
Pengusutan perkara ini diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh mekanisme pencairan kredit, aliran dana, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab. Hasil audit kerugian keuangan negara dan penguatan alat bukti akan menjadi bagian penting dalam menentukan perkembangan penanganan perkara selanjutnya. []
Redaksi 01