Kejaksaan Agung menelusuri keberadaan AK yang diduga mengendalikan sejumlah perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, setelah menyita uang hampir Rp11,8 miliar dan memeriksa 38 saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan.
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menelusuri keberadaan Arif Kurniawan (AK), sosok yang diduga menjadi penerima manfaat sekaligus pengendali lima perusahaan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data perlintasan keimigrasian, AK diketahui berada di luar negeri, sementara penyidik terus mengembangkan perkara yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan sepanjang 2013–2025.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri, mengatakan penyidik belum memastikan lokasi keberadaan AK. Namun, koordinasi dengan instansi terkait, termasuk keimigrasian, telah dilakukan untuk menelusuri keberadaan orang yang bersangkutan.
“Dari perlintasan saat ini ditemukan yang bersangkutan berada di luar negeri dan kami sudah bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk mencari keberadaannya,” tegas Saiful dalam konferensi pers, sebagaimana dilansir CNBC Indonesia, Senin, (09/11/2026).
Selain menelusuri keberadaan AK, penyidik mendalami dugaan pemberian kepada penyelenggara negara yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan nikel. Pemeriksaan diarahkan pada proses penerbitan izin, kegiatan produksi, hingga penjualan hasil tambang.
“Nikel tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin dan produksi serta penjualan di situ,”
Saiful menjelaskan, fakta mengenai dugaan pemberian tersebut diperoleh dari pemeriksaan sejumlah saksi. Meski demikian, materi itu masih menjadi bagian dari penyidikan dan akan diuraikan lebih lanjut dalam surat dakwaan apabila perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan.
“Dari fakta-fakta hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap saksi-saksi diperoleh adanya fakta-fakta itu dan nantinya tentunya ini masih materi di penyidikan, nanti akan kami sampaikan dalam surat dakwaan nanti akan tergambar,” paparnya.
Dalam pengembangan perkara, penyidik sebelumnya menggeledah enam lokasi di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026. Penggeledahan dilakukan bersama tim forensik digital untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Dari kegiatan tersebut, penyidik menyita uang tunai Rp11,2 miliar dari satu lokasi dan Rp595 juta dari lokasi lainnya. Selain uang, sejumlah barang bukti elektronik turut diamankan, antara lain telepon seluler, komputer jinjing, dan kamera pengawas.
Penyidikan mencakup dugaan tindak pidana dalam kegiatan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Saiful menyebut lima perusahaan yang diduga berada dalam kendali AK sebagai penerima manfaat, yakni PT BSJ, PT KA, PT ANI, PT AMI, dan PT AMIT. Namun, dalam uraian berikutnya, ia juga menyebut PT HJ sehingga jumlah perusahaan yang tercantum dalam keterangan tersebut perlu diperjelas.
“Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini yang dilakukan 5 perusahaan ini dikendalikan oleh AK sebagai penerima manfaat,” katanya.
Salah satu temuan yang disoroti penyidik berkaitan dengan izin usaha pertambangan operasi produksi PT BSJ dan PT KA. Kedua izin tersebut disebut telah berakhir pada 2015, tetapi perusahaan masih dikenai penghentian sementara atau suspensi sebanyak tiga kali. Penyidik menilai kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
“Bahwa salah satu fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan ini PT BSJ dan PT KA izin usaha produksi pertambangannya berakhir tahun 2015 tetapi dikenakan suspen sebanyak 3 kali hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Hingga konferensi pers tersebut, penyidik telah memeriksa 38 saksi dan masih mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara. Kejagung menyatakan proses penyidikan akan dilanjutkan sebelum berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum. Pengembangan kasus ini diharapkan dapat mengungkap secara terang dugaan penyimpangan dalam tata kelola pertambangan nikel serta pihak-pihak yang bertanggung jawab. []
Redaksi 01