Warga mempertanyakan perjanjian kerja sama senilai Rp1,14 miliar dan penerbitan dokumen pertanahan atas 12 bidang tanah yang masih menjadi objek gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang.
TANGERANG – Perjanjian kerja sama senilai Rp1,14 miliar antara Pemerintah Desa Cikupa dan PT Langkah Terus Jaya ikut menjadi sorotan dalam sengketa 12 bidang tanah seluas 1,75 hektare di Desa Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Persoalan tersebut kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, sementara warga mempertanyakan penerbitan dokumen pertanahan dan persetujuan bangunan di atas lahan yang masih menjadi objek gugatan.
Nilai kerja sama yang tercantum dalam dokumen perjanjian tertanggal 30 April 2021 itu disebut sebagai biaya sertifikasi tanah dengan skema bangun guna serah. Namun, perwakilan warga terdampak, Oman, mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai pihak yang menanggung biaya tersebut, apakah pemerintah desa atau perusahaan pengembang.
“Dalam dokumen bukti pihak tergugat dan turut tergugat tertulis perjanjian kerja sama bangun guna serah dengan biaya sertifikasi senilai Rp 1,14 miliar,” kata Oman.
Ia meminta Pemerintah Desa Cikupa dan PT Langkah Terus Jaya memberikan penjelasan terbuka mengenai sumber pembiayaan serta rincian penggunaannya.
“Tidak ada rinciannya. Namun, angka Rp 1,14 miliar itu tertuang jelas dalam dokumen perjanjian. Apakah menggunakan dana APBDes atau dana pengembang, silakan minta klarifikasi kepada pihak desa maupun PT Langkah Terus Jaya,” ujarnya.
Oman juga mempertanyakan besaran biaya sertifikasi untuk bidang tanah sekitar 11.000 meter persegi. Ia meminta kejelasan apakah proses tersebut menggunakan fasilitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan bagaimana perhitungan biaya hingga mencapai angka miliaran rupiah.
Di luar persoalan kerja sama, warga turut mempersoalkan penerbitan dokumen pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Tigaraksa. Dokumen yang dipersoalkan meliputi Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 4245/2025 dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 09730 atas nama Ali Makbud q.q. Pemerintah Desa Cikupa.
Selain itu, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang disebut menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor 1692 untuk PT Langkah Terus Jaya pada 29 April 2026.
Penerbitan dokumen tersebut dipersoalkan karena lahan yang menjadi objeknya masih berada dalam proses gugatan perdata di PN Tangerang.
“Kami mempertanyakan mengapa dokumen pertanahan dan PBG bisa diterbitkan ketika objek tanah masih dalam proses gugatan perdata,” ujar Oman kepada Tangerangonline.id, Minggu (08/11/2026).
Sengketa tersebut melibatkan 12 bidang tanah milik warga dan ahli waris yang diklaim sebagai Tanah Kas Desa (TKD). Perkara itu telah tercatat dalam tiga gugatan di PN Tangerang, yakni Nomor 766 Tahun 2024, Nomor 979 Tahun 2025, dan Nomor 463 Tahun 2026.
Oman menilai penerbitan PBT dan NIB pada 30 September 2025 perlu diperiksa, terutama karena objek tanah masih dipersengketakan. Ia merujuk Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Menurut dia, Pasal 88 ayat (1) huruf g mengatur persyaratan terkait bidang tanah yang dimohonkan agar tidak memiliki keberatan dari pihak lain atau berada dalam status sengketa.
Ia menduga BPN telah mengetahui adanya perkara tersebut karena instansi itu disebut turut menjadi pihak dalam gugatan di PN Tangerang.
“Soal adanya sengketa di PN Tangerang, saya yakin BPN tahu karena juga menjadi turut tergugat,” ujarnya.
Atas persoalan tersebut, Oman meminta aparat penegak hukum memeriksa proses penerbitan dokumen pertanahan oleh Kantah Tigaraksa. Ia juga mendesak audit terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Cikupa selama periode 2021–2026, khususnya yang berkaitan dengan kerja sama bersama PT Langkah Terus Jaya.
Menurut dia, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan dasar penggunaan anggaran, kejelasan biaya sertifikasi, serta kesesuaian prosedur administrasi pertanahan dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagaimana diberitakan Tangerang Online, Senin, (09/11/2026), warga berharap instansi terkait memberikan klarifikasi dan membuka informasi mengenai proses penerbitan dokumen serta perjanjian kerja sama tersebut. Kejelasan administrasi dan proses hukum yang transparan dinilai penting agar sengketa tidak berlarut-larut dan hak para pihak dapat ditentukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. []
Redaksi 03