Pemblokiran terkait klaim aset TNI AD membuat sedikitnya 58 permohonan sertifikat tanah warga di Kecamatan Legok tertahan dan memicu desakan agar pemerintah segera menguji keabsahan dokumen kepemilikan kedua pihak.
TANGERANG – Sedikitnya 58 permohonan sertifikat tanah milik warga di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, tertahan akibat pemblokiran administrasi yang berkaitan dengan klaim aset Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat karena tanah yang mereka kuasai tidak dapat diproses untuk transaksi maupun pengurusan hak, sementara penyelesaian konflik justru diarahkan ke lembaga baru.
Persoalan ini mencakup delapan desa di Kecamatan Legok. Warga mendesak pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) turun tangan untuk memastikan kejelasan status kepemilikan tanah serta memulihkan kepastian hukum masyarakat.
Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) sekaligus akademisi Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, menilai pengalihan penanganan konflik ke Badan Reformasi Agraria Nasional (BRAN) tidak semestinya membuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) lepas tangan.
Kritik itu disampaikan Adib setelah Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengarahkan masyarakat yang memiliki laporan sengketa tanah aset negara untuk menyampaikannya kepada BRAN.
“Sekarang dengan adanya BRAN, silakan lapor ke BRAN. Bukan lagi ke ATR/BPN. Sebab ini tanah konflik antara warga dengan aset negara, dalam hal ini aset Kemenhan,” ujar Nusron Wahid dalam keterangan tertulisnya melalui pesan singkat.
Adib menilai, ATR/BPN tetap harus bertanggung jawab karena pemblokiran sertifikat dilakukan lembaga tersebut atas permintaan Kodam Jaya/Jayakarta. Menurut dia, penyelesaian semestinya dimulai dengan menguji keabsahan dokumen kepemilikan kedua pihak.
“Pertama, Menteri ATR/BPN ini kesan kuatnya seperti lempar batu sembunyi tangan. Pemblokiran lahan di daerah Curug dan Legok, Kabupaten Tangerang itu dilakukan BPN atas permintaan Kodam. Makanya yang perlu diuji adalah validitas alas hak Kodam dan validitas alas hak warga. Sederhana sebetulnya,” kata Adib saat diwawancarai, Senin (09/11/2026).
Ia juga mempertanyakan keputusan ATR/BPN yang mengarahkan penyelesaian kepada BRAN, sementara lembaga tersebut dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan pemblokiran.
“Yang memblokir adalah ATR/BPN, kenapa harus disuruh menyelesaikan ke BRAN? Badan yang baru saja dibentuk tiba-tiba disuruh mengurus sengketa yang dibikin oleh BPN sendiri. Ini kan tidak masuk akal. Gimana cara berpikirnya? Yang terlihat hanya pencitraan saja,” tegasnya.
Adib menyoroti dampak pemblokiran terhadap warga dan pelaku usaha properti. Menurut dia, kebijakan tersebut menimbulkan ketidakpastian karena sertifikat yang sebelumnya diterbitkan atas nama masyarakat kemudian diblokir setelah adanya permohonan dari instansi lain.
“Kedua, ini sama saja BPN melempar kotoran di muka mereka sendiri. Mereka yang menerbitkan sertifikat-sertifikat ribuan atas nama warga secara sah dan legal, tetapi mereka juga yang memblokir atas permintaan Kodam,” tutur Adib.
Ia menyebut pemblokiran membuat tanah sulit diperjualbelikan, dialihkan haknya, maupun dijadikan jaminan pinjaman perbankan. Dampaknya juga dirasakan pengembang dan pengelola klaster perumahan kecil yang telah mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB).
“Bayangkan, ekonomi tidak berputar. Tanah tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa balik nama, tidak laku diagunkan ke bank, dan kepastian hukum itu tidak ada. Banyak pengembang dan klaster perumahan kecil yang akhirnya teraniaya padahal sudah mengantongi HGB,” jelasnya.
Berdasarkan data Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tangerang, pemblokiran tersebut berawal dari surat Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Nomor B/120/I/2026 tertanggal 15 Januari 2026. Surat itu berisi permohonan pemblokiran persertipikatan atas tanah yang diklaim sebagai aset milik TNI AD.
Klaim aset tersebut tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dan Sistem Informasi Manajemen Aset dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN), dengan dua objek tanah masing-masing seluas sekitar 955,36 hektare dan 436,56 hektare.
Wilayah yang terdampak meliputi Desa Serdang Wetan sekitar 80 hektare, Rancagong 190 hektare, Legok 7,7 hektare, Babakan 1,3 hektare, Palasari 352 hektare, Kemuning 122 hektare, Caringin 122 hektare, serta Cirarab 0,36 hektare. Data tersebut menunjukkan luas wilayah yang masuk dalam klaim aset, bukan berarti seluruh bidang tanah di setiap desa telah diblokir.
Persoalan ini juga memunculkan sorotan terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Serpong–Balaraja atau Serbaraja sepanjang sekitar 39,4 kilometer. Proyek yang dikembangkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Trans Bumi Serbaraja dari Sinar Mas Land Group itu disebut tetap menjalankan proses pembebasan lahan, sementara pengurusan sertifikat tanah warga di kawasan terdampak menghadapi hambatan.
Adib menegaskan, ATR/BPN seharusnya mengambil langkah konkret dengan memeriksa dokumen kepemilikan masing-masing pihak secara terbuka. Ia juga meminta proses tersebut diawasi lembaga legislatif agar penyelesaian konflik tidak semakin merugikan masyarakat.
“Masalahnya tidak susah-susah amat, sederhana: uji validitas alas hak Kodam dan uji validitas alas hak masyarakat, selesai sebetulnya. BPN bergerak di situ saja, lalu dimonitoring oleh lembaga seperti DPR RI. Menteri ATR/BPN jangan lempar batu sembunyi tangan. Kalau tidak mampu mengurus yang begini, mundur saja,” pungkas Adib.
Sebagaimana diberitakan Ruzka Indonesia, Senin, (09/11/2026), masyarakat Legok berharap pemerintah segera memperjelas status tanah yang disengketakan melalui pemeriksaan dokumen dan proses yang transparan. Penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dinilai penting agar hak keperdataan warga terlindungi dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut tidak terus terhambat. []
Redaksi 03