TEHERAN – Iran menegaskan pentingnya diplomasi sebagai instrumen utama untuk mengamankan hasil politik dan hukum dari berbagai perkembangan di medan konflik. Penegasan itu disampaikan Ketua Parlemen Iran sekaligus kepala negosiator, Mohammad Bagher Qalibaf, setelah berlangsungnya perundingan intensif antara Iran dan Amerika Serikat (AS) di Swiss.
Qalibaf menyebut keberhasilan militer tidak akan memberikan dampak maksimal tanpa diikuti penyelesaian melalui jalur politik dan diplomatik. Karena itu, implementasi nota kesepahaman yang telah dicapai kedua negara menjadi fokus utama dalam periode 60 hari ke depan.
“Setiap keberhasilan militer, betapapun besar atau menentukannya, hanya menunjukkan dampak sebenarnya ketika dicatat dan dikonsolidasikan secara hukum dan politik,” katanya.
Menurut Qalibaf, diplomasi merupakan kelanjutan dari perjuangan yang dilakukan melalui cara-cara politik untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dapat dituntaskan sepenuhnya melalui pendekatan militer.
“Ketika kondisi tercipta di medan perang, diplomasi harus memainkan perannya dengan menyelesaikan melalui cara-cara politik apa yang tidak dapat sepenuhnya dicapai secara militer,” kata Qalibaf, sebagaimana diwartakan Anadolu, Selasa (23/06/2026).
Ia menilai tidak tepat mempertentangkan diplomasi dan operasi militer karena keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan strategis suatu negara.
Dalam keterangannya, Qalibaf mengungkapkan bahwa nota kesepahaman yang ditandatangani Iran dan AS memuat sejumlah poin penting, termasuk penghentian permusuhan di berbagai wilayah konflik, jaminan terhadap integritas teritorial Lebanon, serta mekanisme pengawasan pelaksanaan kesepakatan.
Qalibaf mengatakan bahwa permusuhan di wilayah Iran telah berakhir, meskipun ketegangan masih berlangsung di Selat Hormuz. Ia menegaskan pengelolaan jalur strategis tersebut tetap berada di bawah kendali Iran dengan tetap menghormati ketentuan hukum internasional.
Terkait Lebanon, Qalibaf menyatakan Iran berharap proses negosiasi yang sedang berjalan dapat menghasilkan pemulihan penuh kedaulatan negara tersebut atas seluruh wilayahnya. Menurutnya, Iran dan AS telah menyepakati pembentukan pusat koordinasi untuk mengawasi implementasi memorandum, mendukung kepulangan warga yang mengungsi, serta mendorong penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon.
“Israel sangat menentang proses negosiasi karena melihat kehancurannya dalam jalur ini dan berupaya untuk menyabotase proses tersebut,” kata Qalibaf.
Selain isu keamanan regional, memorandum juga mencakup aspek ekonomi. Qalibaf menjelaskan bahwa salah satu klausul mengatur pelepasan bertahap aset Iran yang dibekukan senilai 6 miliar dolar AS. Kesepahaman lainnya mencakup sektor ekspor minyak mentah, petrokimia, perbankan, asuransi, dan pelayaran.
Ia menambahkan bahwa meskipun kesepakatan final mengenai sanksi belum tercapai, terdapat pengaturan sementara yang memungkinkan penangguhan sanksi minyak selama masa implementasi memorandum.
Sebagai tindak lanjut, delegasi Iran dan AS dijadwalkan kembali menggelar pertemuan untuk mengevaluasi pelaksanaan berbagai ketentuan yang telah disepakati. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat stabilitas kawasan sekaligus memastikan seluruh poin dalam memorandum berjalan sesuai komitmen kedua pihak. []
Redaksi05