TEHERAN – Pemerintah Iran kembali meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Uni Emirat Arab (UEA) setelah menuduh negara Teluk tersebut terlibat aktif dalam serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Teheran. Tuduhan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di tengah meningkatnya kekhawatiran negara-negara Teluk terhadap dampak konflik yang meluas di kawasan Timur Tengah.
Araghchi menilai UEA tidak hanya mendukung serangan terhadap Iran, tetapi juga diduga ikut berperan langsung dalam agresi tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Brazil, Russia, India, China, South Africa (BRICS) di India.
“UEA adalah mitra aktif dalam agresi ini, dan tidak ada keraguan tentang itu,” kata Araghchi dalam unggahan Telegram pada Kamis (14/05/2026), sebagaimana dilansir Kompas, Kamis (14/05/2026).
Ia juga menyinggung laporan mengenai pertemuan “rahasia” antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan selama perang berlangsung. Pertemuan tersebut sebelumnya telah dibantah pemerintah Abu Dhabi.
“Saya harus mengatakan bahwa UEA terlibat langsung dalam tindakan agresi terhadap negara saya. Ketika agresi ini dimulai, mereka bahkan menolak untuk mengutuknya,” kata Araghchi.
“Juga menjadi jelas bahwa mereka berpartisipasi dalam serangan-serangan ini dan bahkan mungkin bertindak langsung melawan kami,” tambahnya.
Ketegangan antara Iran dan UEA meningkat sejak serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari 2026 yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan ke Israel serta sejumlah sekutu AS di kawasan Teluk, termasuk UEA. Iran menuding sejumlah negara Teluk memberikan akses wilayah dan ruang udara kepada militer AS untuk melancarkan serangan.
Namun, tuduhan tersebut dibantah negara-negara Teluk. Mereka menyatakan tidak pernah mengizinkan wilayahnya digunakan untuk menyerang Iran, bahkan sebelum konflik pecah.
Situasi keamanan di kawasan Teluk kini menjadi perhatian serius negara-negara Arab. Serangan balasan Iran terhadap fasilitas strategis dan pangkalan militer AS di kawasan dinilai memunculkan ancaman baru terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan regional.
Laporan Wall Street Journal yang terbit Jumat (08/05/2026) menyebut para pejabat senior negara Teluk mulai khawatir apabila kesepakatan penghentian konflik hanya berfokus pada program nuklir Iran, tanpa menyentuh ancaman rudal konvensional dan kelompok milisi sekutu Teheran.
“Adanya Iran yang marah, terluka, dan terpojok merupakan hal yang buruk bagi negara-negara Teluk, karena Iran tidak lagi dapat dikendalikan seperti sebelum perang,” kata Direktur Eksekutif (Executive Director) Gulf International Forum, Dania Thafer.
Negara-negara Teluk selama ini mengandalkan kerja sama pertahanan dengan AS melalui keberadaan pangkalan militer di kawasan. Namun, serangan balasan Iran justru membuat fasilitas militer tersebut menjadi sasaran strategis dan memicu keresahan di tengah masyarakat Arab.
Qatar disebut mulai mempertanyakan efektivitas kemitraan pertahanan dengan Washington. Meski demikian, negara-negara Teluk dinilai sulit melepaskan diri dari kerja sama militer dengan AS karena sistem pertahanan mereka masih bergantung pada peralatan, pelatihan, dan pemeliharaan dari Washington. []
Redaksi05