DPRD Kukar meminta pemerintah kecamatan, kelurahan, dan pengurus RT meningkatkan edukasi masyarakat menyusul adanya penolakan terhadap pemasangan tandon air dan jaringan distribusi di kawasan rawan kebakaran.
ADVERTORIAL – Penolakan sebagian warga terhadap pemasangan tandon air dan jaringan distribusi di kawasan rawan kebakaran menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Kukar mendorong pemerintah kecamatan, kelurahan, dan pengurus Rukun Tetangga (RT) meningkatkan sosialisasi agar pembangunan fasilitas penanggulangan kebakaran mendapat dukungan masyarakat.
Persoalan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi III dan Komisi IV DPRD Kukar bersama sejumlah instansi terkait di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (12/10/2026).
Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi penanganan kebakaran di RT 33, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, sekaligus membahas kebutuhan sarana pemadam kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, mengatakan penolakan sebagian masyarakat menjadi salah satu kendala dalam penyediaan infrastruktur penanggulangan kebakaran, terutama fasilitas penampungan dan distribusi air.
“Ketika memasang tandon berkapasitas 5.000 liter dan jaringan aliran air di zona-zona rawan, ternyata ada penolakan dari masyarakat. Karena itu, kami mengundang camat, lurah, dan forum RT agar masyarakat bisa diedukasi,” ujarnya.
Menurut Andi, keterlibatan masyarakat diperlukan agar penyediaan fasilitas penanggulangan kebakaran tidak hanya berjalan dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga memperoleh dukungan dari warga yang tinggal di kawasan berisiko tinggi.
Pemerintah kecamatan, kelurahan, dan pengurus RT diharapkan dapat membantu menjelaskan fungsi tandon air serta jaringan distribusinya dalam mendukung proses pemadaman ketika terjadi kebakaran.
Selain dukungan masyarakat, DPRD Kukar menyoroti keterbatasan pasokan air yang menjadi kendala petugas ketika menangani kebakaran berskala besar.
Dalam pembahasan bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kukar, terungkap bahwa sejumlah jaringan pipa tidak mengalirkan air secara memadai sehingga proses pengisian ulang kendaraan pemadam membutuhkan waktu lebih lama.
Kondisi tersebut mendorong DPRD Kukar mengusulkan penguatan infrastruktur distribusi air, terutama di lingkungan permukiman yang memiliki akses jalan sempit dan sulit dijangkau kendaraan pemadam berukuran besar.
Salah satu langkah yang diusulkan ialah pemasangan sekitar 20 titik hidran di kawasan Danau Aji. Selain itu, DPRD Kukar meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) mengupayakan pengadaan sedikitnya dua hingga tiga unit tandon air di lokasi yang membutuhkan.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga diharapkan melakukan perbaikan jaringan distribusi agar pasokan air dapat menjangkau kawasan permukiman padat, termasuk gang-gang sempit yang memiliki keterbatasan akses.
Penguatan fasilitas tersebut dinilai penting karena keberadaan hidran dan tandon air tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak didukung pasokan air yang mencukupi.
Selain infrastruktur air, DPRD Kukar turut mengusulkan penyediaan kendaraan operasional berupa mobil pikap dan armada pemadam berkapasitas sekitar 1.500 hingga 3.000 liter untuk mendukung penanganan awal kebakaran di tingkat kelurahan.
Kendaraan berukuran kecil diharapkan dapat menjangkau lingkungan permukiman yang tidak dapat dilalui armada pemadam berukuran besar.
DPRD Kukar juga meminta Perkim melakukan kajian terhadap kawasan permukiman padat sebagai dasar penyusunan program mitigasi dan penganggaran pada tahun berikutnya.
Andi menegaskan, upaya penguatan sarana penanggulangan kebakaran tidak boleh hanya difokuskan pada wilayah Tenggarong. Kawasan lain yang memiliki risiko serupa juga perlu memperoleh perhatian sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.
“Harapan kita, bukan hanya Tenggarong, tetapi 20 kecamatan juga mendapat perlakuan yang sama. Tidak ada yang tahu kapan musibah terjadi, sehingga mitigasi harus dievaluasi sejak dini,” katanya.
Untuk mendukung pembiayaan, DPRD Kukar akan mengupayakan pembahasan anggaran bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar serta membuka peluang keterlibatan perusahaan dalam penyediaan sarana penanggulangan kebakaran.
Melalui peningkatan sosialisasi, koordinasi lintas instansi, dan dukungan masyarakat, DPRD Kukar berharap rencana pembangunan fasilitas pemadam kebakaran dapat dilaksanakan secara bertahap. Keterlibatan warga menjadi bagian penting agar infrastruktur yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi risiko kebakaran dan meningkatkan keselamatan masyarakat di kawasan permukiman padat. []