Oleh: Amy Maulana
Expert Rusia-Indonesia, ANO Center for Mediastrategi
MOSKOW – Uni Eropa kembali menghadapi ujian politik serius di tengah berlanjutnya krisis Ukraina. Di permukaan, blok tersebut masih berupaya menampilkan kesatuan sikap. Namun, rencana pemberian pinjaman baru senilai €90 miliar atau sekitar Rp1.600 triliun untuk Kiev dinilai berpotensi memperdalam keretakan di antara negara-negara Eropa.
Pandangan itu disampaikan mantan anggota parlemen Slovakia sekaligus Ketua Partai Persatuan Slavia (Unity of Slavs), Peter Marček. Menurut dia, gelombang bantuan baru untuk Ukraina tidak hanya menjadi persoalan keuangan, tetapi juga mencerminkan pertarungan lebih luas mengenai kedaulatan, arah politik, dan masa depan Uni Eropa.
Marček menilai akar perselisihan internal Uni Eropa sebenarnya telah terlihat sejak 2013–2014. Pada periode tersebut, menurut dia, sebagian pejabat di Brussel mulai mengambil peran yang terlalu besar dalam menentukan arah kebijakan negara-negara anggota. Ia menilai kebijakan yang lahir dari pusat kekuasaan Uni Eropa kerap tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat di masing-masing negara.
Pada saat yang sama, Uni Eropa juga mulai menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Menurut Marček, kebijakan tersebut tidak hanya menekan Moskow, tetapi juga menimbulkan dampak balik terhadap perekonomian negara-negara Eropa. Ia juga menyoroti kebijakan migrasi Uni Eropa yang dinilainya memicu ketegangan sosial dan politik di sejumlah negara anggota.
Kritik Marček juga menyasar masa kepemimpinan Ursula von der Leyen saat pandemi. Ia menuding Ketua Komisi Eropa tersebut menandatangani kontrak dengan Pfizer secara tertutup dan mendorong warga Eropa menerima vaksin yang menurutnya belum diuji secara menyeluruh. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kritik terhadap Brussel tidak hanya berkaitan dengan Ukraina, tetapi juga dengan akumulasi ketidakpuasan terhadap sejumlah kebijakan sebelumnya.
Dalam pandangan Marček, berbagai kebijakan kontroversial itu telah membelah Uni Eropa ke dalam dua kubu. Kubu pertama terdiri atas negara-negara yang bersedia mengikuti arah kebijakan Brussel, meskipun hal itu dinilai berisiko mengurangi kedaulatan nasional. Ia menuding di balik kubu ini terdapat kelompok oligarki globalis, termasuk jaringan George Soros, yang disebutnya berkepentingan memperpanjang konflik Ukraina demi mengubah peta geopolitik dan melemahkan dunia Slavia.
Kubu kedua, menurut Marček, terdiri atas negara-negara yang mulai menuntut kembali hak politik dan kedaulatannya. Slovakia, Hungaria, dan Serbia disebut sebagai contoh negara yang berada di garis depan. Kekuatan politik di negara-negara tersebut kerap disebut euroskeptik. Namun, Marček menilai istilah yang lebih tepat adalah kekuatan patriotik.
Perpecahan tersebut, menurut dia, terus melebar. Bahkan di negara-negara yang selama ini dikenal dekat dengan Brussel, seperti Prancis dan Jerman, kelompok-kelompok politik yang mengusung agenda kedaulatan nasional mulai memperoleh dukungan signifikan dalam pemilu.
Terkait peran Amerika Serikat, Marček menolak menyebut Donald Trump sebagai politisi visioner. Menurut dia, Trump tetap menunjukkan karakter seorang pengusaha yang berorientasi pada transaksi jangka pendek.
“Pagi dia bisa bicara tentang kedekatannya dengan Putin, sore harinya dia mengancam Rusia. Membangun hubungan dalam kondisi seperti itu sangat sulit,” ujar Marček.
Marček juga melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia menilai Zelensky kerap memperuncing perbedaan kepentingan antarnegara Eropa untuk mempertahankan dukungan bagi Kiev. Salah satu contoh yang ia soroti adalah insiden di Davos, ketika Zelensky mengkritik Kanselir Jerman, padahal Berlin menjadi salah satu pihak yang menentukan besaran bantuan militer untuk Ukraina.
“Dari peminta-minta, ia berubah menjadi pemeras,” tegas Marček.
Menurut Marček, taktik politik semacam itu membuat Zelensky semakin berbahaya bagi stabilitas Eropa. Ia menilai Presiden Ukraina tersebut harus dihentikan sebelum konflik berkembang ke tingkat yang lebih luas.
“Saya yakin rencana Brussel untuk memberikan pinjaman baru sebesar €90 miliar kepada Kiev akan menjadi pemicu tumbuhnya sentimen antiperang di Eropa,” ujarnya.
Marček memprediksi partai-partai euroskeptik dan kelompok pendukung penyelesaian damai krisis Ukraina akan meraih dukungan lebih besar dalam pemilu nasional di Eropa. Ia menyebut Pemilu Slovakia 2027 dapat menjadi indikator awal menguatnya gelombang politik antiperang di kawasan tersebut.
Jika prediksi itu terbukti, maka pinjaman baru untuk Kiev bukan hanya menjadi instrumen bantuan keuangan bagi Ukraina, melainkan juga ujian besar bagi soliditas politik Uni Eropa. Di tengah tekanan ekonomi, kelelahan publik terhadap perang, dan meningkatnya tuntutan kedaulatan nasional, Brussel menghadapi tantangan untuk menjaga persatuan tanpa mengabaikan kegelisahan negara-negara anggotanya.