Penolakan terhadap proyek bendungan Siang Upper Multipurpose Project berkapasitas 11.200 megawatt di Arunachal Pradesh berujung bentrokan, merusak sejumlah bangunan, dan melukai sekitar 40 personel polisi.
ARUNACHAL PRADESH – Rencana pembangunan bendungan berkapasitas 11.200 megawatt di kawasan Himalaya memicu bentrokan antara demonstran dan polisi di Negara Bagian Arunachal Pradesh, India timur laut, Jumat (23/10/2026) malam. Kericuhan tersebut menyebabkan sekitar 40 personel polisi terluka, sementara sejumlah bangunan, termasuk kantor kepolisian dan kantor perusahaan pengembang proyek, mengalami kerusakan.
Aksi protes itu dipicu penolakan terhadap pembangunan Siang Upper Multipurpose Project, proyek bendungan berskala besar yang dikerjakan perusahaan listrik tenaga air milik negara, National Hydroelectric Power Corporation (NHPC). Ketegangan meningkat hingga berujung pada perusakan fasilitas publik dan sejumlah bangunan milik pemerintah maupun pihak terkait.
Ketua Menteri Arunachal Pradesh, Pema Khandu, mengonfirmasi kerusakan tersebut kepada awak media pada Sabtu (24/10/2026), sebagaimana dilansir AFP pada Minggu (25/10/2026). Ia menyebut massa merusak sejumlah fasilitas dan mengacak-acak rumah beberapa anggota legislatif.
“Massa merusak banyak properti. Kantor polisi dan kantor NHPC dirusak, sedangkan rumah sejumlah wakil rakyat digeledah dan diacak-acak,” ujar Khandu.
Bentrokan juga mengakibatkan sekitar 40 personel polisi mengalami luka-luka akibat lemparan batu dari pengunjuk rasa. Untuk mengendalikan situasi dan membubarkan massa, aparat kepolisian menggunakan gas air mata.
Besarnya kapasitas proyek, yakni 11.200 megawatt, menjadikan pembangunan bendungan tersebut sebagai proyek infrastruktur energi berskala besar. Namun, aksi penolakan yang berujung kekerasan memperlihatkan adanya ketegangan antara rencana pembangunan dan sikap sebagian masyarakat yang menentangnya. Naskah sumber tidak merinci alasan khusus warga menolak proyek tersebut.
Merespons kericuhan, Khandu meminta kelompok yang menentang pembangunan bendungan untuk menyampaikan keberatan melalui komunikasi dan dialog dengan pemerintah. Ia menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan tanpa kekerasan.
“Ajukan pertanyaan kepada kami, lakukan dialog dengan kami, alih-alih menggunakan kekerasan,” katanya.
Pemerintah daerah kini menghadapi tantangan untuk meredakan ketegangan sekaligus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat yang menolak proyek tersebut. Dialog yang transparan dan penanganan aspirasi warga secara serius diharapkan dapat mencegah bentrokan serupa terulang, sementara proses pembangunan perlu mempertimbangkan dampak sosial dan kepentingan masyarakat setempat. []
Redaksi1