Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani meminta kebutuhan peralatan dan keselamatan relawan pemadam kebakaran diprioritaskan dalam APBD 2027 setelah menemukan keterbatasan sarana serta keterlambatan realisasi pengadaan di tengah kendala keuangan daerah
ADVERTORIAL – Keterlambatan realisasi anggaran pengadaan peralatan penanggulangan kebakaran menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Sejumlah kebutuhan yang telah masuk dalam penganggaran tahun berjalan belum dapat direalisasikan akibat kendala Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan keterbatasan keuangan daerah, sementara relawan masih menghadapi kekurangan perlengkapan untuk menangani kebakaran.
Persoalan tersebut disoroti Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, ketika mengunjungi posko relawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Jumat (16/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Yani meninjau kondisi peralatan yang digunakan relawan sekaligus menyerahkan bantuan untuk mendukung kegiatan mereka dalam menghadapi kebakaran hutan, lahan, dan permukiman.
Berdasarkan hasil peninjauan, ia menilai ketersediaan peralatan pemadam masih belum mencukupi kebutuhan operasional. Kondisi itu menjadi perhatian karena keterbatasan perlengkapan dapat menghambat penanganan awal ketika terjadi kebakaran.
“Bukan berarti tidak ada, tetapi jumlahnya kurang,” ujarnya.
Menurut Ahmad Yani, sejumlah kebutuhan yang harus mendapat perhatian meliputi mesin pompa air, selang pemadam, perlengkapan keselamatan, alat pelindung diri (APD), serta bahan bakar untuk mendukung operasional relawan.
Selain peralatan tersebut, pembangunan jaringan hidran dan penyediaan tandon air juga diperlukan untuk memastikan ketersediaan sumber air saat petugas melakukan pemadaman.
Kebutuhan sarana penanggulangan kebakaran seharusnya dipersiapkan sebelum terjadi bencana. Namun, Ahmad Yani mengungkapkan bahwa sebagian pengadaan yang telah direncanakan belum dapat direalisasikan karena kendala administrasi anggaran dan kemampuan fiskal daerah.
Kondisi keterbatasan fasilitas relawan di Sukarame serta dorongan pengadaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 juga menjadi perhatian dalam pemberitaan mengenai kunjungan tersebut.
Ahmad Yani menegaskan bahwa penyediaan peralatan kebencanaan harus memperoleh perhatian dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, kebutuhan penanggulangan bencana memiliki tingkat urgensi tersendiri karena kejadian kebakaran tidak dapat diperkirakan secara pasti.
“Peralatan kebencanaan seharusnya menjadi prioritas karena bencana tidak pernah bisa diprediksi,” katanya.
Ia menilai pengadaan perlengkapan pemadam tidak seharusnya terus tertunda, mengingat relawan membutuhkan peralatan yang memadai untuk memberikan pertolongan ketika terjadi keadaan darurat.
Ketersediaan sarana tersebut juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mendukung keselamatan masyarakat. Ahmad Yani menilai warga tidak dapat dibebani untuk memenuhi seluruh kebutuhan peralatan penanggulangan kebakaran secara mandiri.
“Kalau peralatan kebakaran tidak disediakan pemerintah, tidak mungkin warga mengadakannya sendiri-sendiri,” tuturnya.
Dalam menentukan prioritas anggaran, Ahmad Yani juga membandingkan kebutuhan peralatan kebencanaan dengan pembangunan infrastruktur jalan. Menurutnya, pembangunan jalan tetap penting, tetapi kesiapan menghadapi bencana memiliki urgensi berbeda karena berkaitan langsung dengan penanganan keadaan darurat.
Karena itu, DPRD Kukar mendorong agar kebutuhan peralatan pemadam kebakaran yang belum terpenuhi dapat kembali diprioritaskan melalui penyusunan APBD 2027.
Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya diberikan kepada relawan di Kelurahan Sukarame, tetapi juga menjangkau kelompok relawan di kecamatan lain yang menghadapi keterbatasan serupa.
Ahmad Yani menyebut hampir seluruh kelurahan di Tenggarong telah memiliki kelompok relawan yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran. Keberadaan relawan tersebut dinilai perlu didukung dengan perlengkapan operasional dan keselamatan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Selain pemenuhan sarana jangka panjang, perhatian terhadap kebutuhan operasional dalam waktu dekat juga diperlukan agar kegiatan relawan tetap dapat berjalan sembari menunggu realisasi pengadaan peralatan.
“Kita tidak boleh kalah dan tidak boleh menyerah terhadap bencana, termasuk kebakaran,” ujarnya.
Melalui penguatan prioritas anggaran pada 2027, DPRD Kukar berharap keterbatasan peralatan yang dihadapi relawan dapat diatasi secara bertahap. Percepatan realisasi pengadaan, penyediaan perlengkapan keselamatan, serta dukungan operasional diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan relawan dalam menangani kebakaran dan melindungi masyarakat di berbagai wilayah Kukar. []