Senat Prancis menyetujui rancangan undang-undang yang memungkinkan peserta aksi kekerasan diminta menanggung kerusakan fasilitas publik hingga 10.000 euro atau sekitar Rp202,5 juta per orang, meski aturan itu masih harus dibahas Majelis Nasional.
PARIS – Rancangan aturan baru di Prancis membuka peluang bagi negara untuk menagih ganti rugi kepada peserta aksi kekerasan atas kerusakan fasilitas publik, termasuk terhadap orang yang tidak terbukti melakukan perusakan secara langsung. Rancangan undang-undang tersebut disetujui Senat Prancis dengan 229 suara mendukung dan 105 suara menolak pada Rabu (28/10/2026).
Kebijakan yang dikenal dengan nama rioters-pay itu dirancang untuk memastikan kerugian akibat kerusuhan dapat dipulihkan melalui pertanggungjawaban para pelaku. Dalam ketentuannya, peserta aksi kekerasan dapat dimintai tanggung jawab secara bersama-sama atas kerusakan yang terjadi.
Negara bahkan dapat menuntut ganti rugi hingga 10.000 euro atau sekitar Rp202,5 juta per orang. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, otoritas juga diberi kewenangan menyita sebagian tunjangan keluarga, bantuan perumahan, dan tunjangan pendapatan minimum, sebagaimana dilansir Public Sénat, Rabu (28/10/2026).
Selain penagihan ganti rugi, rancangan tersebut memuat aturan pengawasan ruang digital. Senat menyetujui ketentuan yang memungkinkan otoritas meminta penghapusan konten daring yang dinilai berpotensi memicu gangguan serius terhadap ketertiban umum, terutama materi yang menghasut kekerasan, vandalisme, atau pemberontakan.
Platform media sosial diwajibkan menghapus konten yang dimaksud dalam waktu 24 jam. Apabila tidak mematuhi ketentuan tersebut, platform dapat menghadapi sanksi berupa pemblokiran atau penghapusan dari daftar layanan.
Rancangan itu juga mencakup sejumlah kebijakan keamanan yang lebih ketat, antara lain larangan demonstrasi melalui keputusan administratif, larangan memasuki wilayah Prancis bagi warga negara asing sebagai hukuman tambahan, serta peningkatan hukuman pidana.
Pengawasan juga akan diperluas melalui penggunaan pesawat nirawak (drone) untuk kepentingan peradilan dan sistem pengawasan video berbasis algoritma. Otoritas turut diberi kewenangan mengusir pembuat kerusuhan dari perumahan sosial.
Rancangan tersebut pertama kali diajukan sebagai respons atas kekerasan yang terjadi setelah klub Paris Saint-Germain menjuarai Liga Champions pada Mei. Pembahasannya kemudian berkembang setelah aksi vandalisme dan penjarahan dalam demonstrasi pada 17 Oktober.
Mayoritas kelompok sayap kanan di Senat mendukung rancangan tersebut. Sebaliknya, kelompok kiri menyampaikan kritik karena menilai sejumlah ketentuan berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dilindungi konstitusi.
Prinsip yang menjadi sorotan antara lain kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi, serta ketentuan bahwa hukuman harus disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing individu. Ketentuan pertanggungjawaban bersama dinilai berpotensi menimbulkan persoalan apabila seseorang diminta membayar kerusakan tanpa terbukti melakukan tindakan perusakan secara langsung.
Meski telah disetujui Senat, rancangan tersebut belum menjadi undang-undang. Tahap berikutnya adalah pembahasan di Majelis Nasional Prancis. Perbedaan pandangan politik di parlemen diperkirakan dapat mempersulit proses persetujuan akhir.
Pembahasan di Majelis Nasional akan menentukan apakah aturan tersebut dapat diberlakukan. Proses itu juga menjadi ujian bagi pemerintah dan parlemen Prancis dalam menyeimbangkan upaya pemulihan kerugian akibat kerusuhan dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga. []
Redaksi 03