Polda Kaltim menyiapkan 1.700 personel dan pendekatan humanis untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Samarinda pada 21 April 2026.
SAMARINDA – Aparat keamanan menegaskan pendekatan humanis sebagai strategi utama dalam pengamanan aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 di Kalimantan Timur (Kaltim). Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim memastikan seluruh langkah pengamanan difokuskan pada pencegahan gangguan serta perlindungan hak masyarakat, di tengah meningkatnya mobilisasi massa di dua titik strategis ibu kota provinsi.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltim Endar Priantoro menyampaikan, kesiapan pengamanan telah dimatangkan melalui koordinasi lintas elemen, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan. “Aksi 21, saya perlu menyampaikan bahwa hari ini baru selesai kami melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, di antaranya dari MUI, Muhammadiyah, PBNU, Dewan Masjid, dan tokoh masyarakat lainnya,” ujarnya di Kepolisian Resor (Polres) Samarinda, Jumat (17/04/2026).
Menurut Endar, pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kaltim. Dukungan dari berbagai elemen dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan pengamanan berjalan optimal, terutama menjelang aksi unjuk rasa yang diprediksi melibatkan massa dalam jumlah besar. “Kami mendapat dukungan atas nantinya tugas-tugas kami di lapangan dalam segala hal termasuk nanti pada tanggal 21 April yang akan datang,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa kepolisian tetap menjunjung tinggi hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab menjaga ketertiban umum dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
Dalam pelaksanaan pengamanan, Polda Kaltim mengedepankan pendekatan humanis, serta langkah pre-emptive dan preventif guna meminimalkan potensi konflik di lapangan. “Paradigma kami dalam pengamanan adalah mengedepankan pendekatan humanis, pre-emptive dan preventif, sedangkan upaya represif tidak akan dilakukan sepanjang tidak ada gangguan ketertiban,” ucapnya.
Sebanyak sekitar 1.700 personel disiagakan untuk mengawal jalannya aksi, dengan dukungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, pemadam kebakaran, serta unsur terkait lainnya. Pengamanan akan difokuskan di dua lokasi utama, yakni Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim, sebagaimana dilansir Sumber Berita, Jumat (17/04/2026). “Personel yang kita siapkan kira-kira 1.700 personel, dibantu TNI, Satpol PP, kesehatan, damkar, dan unsur lainnya,” ujarnya.
Endar juga memastikan bahwa aparat akan memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat agar dapat diterima oleh pihak terkait melalui mekanisme resmi. “Tentunya tugas kita adalah membantu agar aspirasi itu sampai kepada objeknya, baik ke DPRD maupun ke Gubernur melalui perwakilan,” ucapnya.
Selain pengamanan fisik, kepolisian turut memperkuat pengawasan di ruang digital. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi di media sosial. Polda Kaltim juga mengerahkan tim patroli siber untuk memantau potensi pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Terkait pelanggaran ITE kami memiliki tim patroli siber yang akan menilai apakah ada pelanggaran atau tidak,” pungkasnya.[]
Redaksi