Senat Amerika Serikat menolak resolusi pembatasan kewenangan perang Presiden Donald Trump terhadap Iran dengan hasil 51 suara berbanding 48, meski konflik tersebut menuai ketidakpuasan publik.
WASHINGTON DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump masih memiliki keleluasaan untuk menentukan kebijakan perang terhadap Iran setelah Senat AS menolak resolusi yang berupaya membatasi kewenangan presiden dalam melanjutkan konflik tersebut. Keputusan itu diambil melalui pemungutan suara pada Kamis (19/11/2026) waktu setempat, dengan hasil 51 suara menolak dan 48 suara mendukung.
Penolakan tersebut memperlihatkan dukungan mayoritas Senator Partai Republik terhadap kebijakan Trump, meskipun konflik Iran menjadi salah satu persoalan yang memicu ketidakpuasan masyarakat AS dan dikaitkan dengan kekalahan partai itu dalam pemilu sela pada 3 November 2026.
Resolusi yang ditolak Senat tersebut mengatur agar Trump mengakhiri perang terhadap Iran atau meminta persetujuan Kongres AS jika ingin melanjutkan operasi militer. Sebelumnya, rancangan aturan serupa telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada September dengan perolehan 220 suara mendukung dan 204 suara menolak.
Hasil pemungutan suara di Senat menunjukkan perbedaan sikap yang sebagian besar mengikuti garis politik masing-masing partai. Tiga Senator Republik, yakni Susan Collins dari Maine, Lisa Murkowski dari Alaska, dan Rand Paul dari Kentucky, memilih mendukung pembatasan kewenangan presiden bersama kelompok Demokrat.
Sebaliknya, Senator Demokrat John Fetterman dari Pennsylvania bergabung dengan mayoritas Senator Republik untuk menolak resolusi tersebut.
Pemungutan suara ini menjadi langkah penting pertama Senat dalam membahas pembatasan kewenangan perang Trump sejak kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela. Meski demikian, mayoritas Senator Republik tetap mendukung presiden di tengah kritik publik terhadap keterlibatan AS dalam konflik Iran.
Senator Demokrat Tim Kaine dari Virginia termasuk pihak yang berulang kali mendorong Kongres mengambil kembali kendali dalam keputusan terkait perang. Menurut Kaine, hasil pemilu sela mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap konflik tersebut sekaligus tekanan ekonomi yang dirasakan warga, termasuk kenaikan harga pangan, bahan bakar, dan kebutuhan sehari-hari.
“Ketidakpopuleran perang ini terlihat sangat jelas dan nyata dalam hasil pemilu pada 3 November,” ucapnya.
Hasil pemungutan suara itu membuat upaya membatasi kewenangan presiden melalui resolusi tersebut belum berhasil di Senat. Perdebatan mengenai keterlibatan AS dalam perang Iran pun berpotensi terus berlanjut, terutama terkait dampak konflik terhadap kehidupan masyarakat dan kewenangan Kongres dalam menentukan kebijakan perang. []
Redaksi 01

